Dalam penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) di Indonesia sering terjadi penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dan masyarakat. Tulisan ini menganalisis pengaturan pelindungan data pribadi memberikan pelindungan bagi konsumen dan masyarakat dalam penyelenggaraan LPBBTI di Indonesia; implementasi pelindungan data pribadi dalam kebijakan privasi dan Perjanjian LPBBTI; serta peran otoritas dalam mengawasi pelaksanaan pelindungan data pribadi oleh penyelenggara LPBBTI. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun simpulan penelitian ini adalah regulasi di bidang informasi dan transaksi elektronik; UU No. 27 Tahun 2022; dan regulasi sektor keuangan telah menyediakan kerangka aturan komprehensif untuk mengatur pemrosesan data pribadi konsumen LPBBTI, namun masih terdapat beberapa pertentangan norma pada ketiga bidang regulasi tersebut serta kekosongan pengaturan teknis atas UU No. 27 Tahun 2022. Telah diatur pelindungan hukum bagi pihak non-konsumen dari praktik penyalahgunaan data pribadi dalam kegiatan penagihan kewajiban pembayaran pinjaman. Pelindungan data pribadi dilanjutkan melalui penyusunan kebijakan privasi (privacy policy) dengan memastikan adanya persetujuan (consent) dari konsumen, dan penyusunan Perjanjian LPBBTI yang mencantumkan klausul penggunaan data pribadi. Namun sampai saat ini belum ada pengaturan tentang format isi privacy policy yang disusun penyelenggara LPBBTI. OJK berwenang mengawasi pelaksanaan pemrosesan data pribadi oleh penyelenggara LPBBTI melalui pengawasan perilaku (market conduct) pelaku usaha serta berwenang menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran sesuai regulasi di sektor jasa keuangan. Masih terdapat pengaduan tentang penyalahgunaan data  pribadi yang disampaikan kepada OJK namun pihak otoritas belum sepenuhnya menegakkan penjatuhan sanksi kepada penyelenggara LPBBTI atas pelanggaran tersebut