Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan buy back guarantee yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara pihak pengembang perumahan (developer) dengan pihak bank, guna menjamin terpenuhinya pembayaran Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Permasalahan meliputi keabsahan buy back guarantee oleh developer kepada bank yang di dalamnya terdapat sengketa dan upaya hukum penyelesaian sengketa pelaksanaan buy back guarantee dalam hal debitur wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal, dengan meneliti bahan pustaka serta melakukan studi literatur terkait dengan permasalahan buy back guarantee. Selain itu, untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini juga dilakukan wawancara dengan narasumber. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan pelaksanaan buy back guarantee dalam hal terdapat sengketa dapat ditinjau dari Perjanjian Kredit antara debitur dengan bank sebagai perjanjian pokoknya, dan Perjanjian Kerjasama yang telah diperjanjikan terlebih dahulu oleh developer dan bank. Buy back guarantee berfungsi sebagai alternatif penjaminan selama tanah dan bangunan yang dibeli oleh konsumen, belum dapat dibebani dengan Hak Tanggungan. Dalam hal debitur wanprestasi, upaya hukum penyelesaian sengketa pelaksanaan buy back guarantee dapat dilakukan developer dengan melakukan penjualan secara umum atas objek jaminan kredit. Hasil dari penjualan rumah tersebut akan diterima oleh developer dengan tetap disertai pengembalian dan/atau perhitungan uang muka yang telah diterimanya dari konsumen/debitur. Dengan demikian saran yang dapat disampaikan adalah sebaiknya peraturan atau petunjuk tentang pelaksanaan buy back guarantee dibuat secara khusus. Hal ini diperlukan agar penerapan buy back guarantee dapat terlaksana dengan baik.