Skema Anak Perusahaan dan Induk Perusahaan (Grup Perusahaan) sudah marak diterapkan dalam proses bisnis di Indonesia. Terlebih lagi dengan adanya proses holdingnisasi Badan Usaha Milik Negara yang menyebabkan Badan Usaha Milik Negara menjadi Eks Badan Usaha Milik Negara (Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara). Adanya konsep Grup Perusahaan ini belum diakomodir secara eksplisit dalam tingkat peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk juga adanya Saham Seri A Dwiwarna milik Negara akibat holdingnisasi. Ketidakpastian mengenai kepemilikan Anak Perusahaan oleh Induk Perusahaan dan hak saham preferen menimbulkan pertanyaan kedudukan hukum Anak Perusahaan dan Saham Seri A Dwiwarna ini. Kemudian kekosongan hukum ini dikaitkan dengan adanya Putusan Nomor 107/Pid.Sus/Tpk/2017/Pn.Jkt.Pst mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) yang melakukan investasi pada SUGI, ELSA dan perusahaan lainnya serta menyebabkan kerugian pada Dana Pensiun Pertamina. Dalam Putusan, Majelis Hakim berpendapat unsur dapat menyebabkan kerugiaan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dikarenakan Dana Pensiun PT Pertamina (Persero) dianggap sebagai Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero). Perkara ini kemudian menimbulkan adanya perdebatan hukum kedudukan hukum Anak Perusahaan dan sejauh mana Induk Perusahaan atau Negara dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sehingga selanjutnya permasalahan yang dibahas dalam tesis ini apakah putusan Majelis Hakim mengenai kerugiaan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara menyebabkan kerugian Negara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku.