..:: Detail Koleksi | PUSAT DOKUMENTASI & REFERENSI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA ::..

Penelitian ini membahas akibat hukum apabila tidak dilakukan pemberitahuan oleh notaris kepada Menteri dalam hal pengambilalihan yang menyebabkan berubahnya anggaran dasar suatu perseroan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), menyatakan bahwa pengambilalihan dapat dilakukan melalui Pemegang Saham Perseroan. Pengambilalihan melalui pemegang saham harus dibuktikan dengan akta dan wajib dilakukan pemberitahuan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris berperan dalam pembuatan akta terkait pengambilalihan, hal ini melahirkan tanggung jawab bagi notaris terhadap akta-akta yang dibuat di hadapannya. Namun pada pengambilalihan yang terjadi pada suatu Perseroan di Jakarta yaitu PT X, tidak dilakukan pemberitahuan kepada Menteri oleh Notaris Y. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap pengambilalihan yang telah terjadi pada PT X. Permasalahan yang dirumuskan yaitu akibat hukum dari pengambilalihan melalui pemegang saham PT X yang Risalah RUPS LB dan Akta Jual Beli Sahamnya dibuat namun tidak diberitahukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Notaris Y; dan Perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pihak yang mengambil alih PT X pada tahun 2005 yang namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham PT X di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka digunakan metode penelitian hukum normatif yuridis dengan tipologi penelitian Preskriptif, jenis data yang digunakan ialah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi literatur menggunakan UUPT, Undang- Undang Jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu pengamatan dari posisi kasus dan data yang dimiliki serta wawancara. Hasil analisa dari penelitian ini adalah dengan tidak adanya pemberitahuan terkait pengambilalihan yang mengubah anggaran dasar perseroan kepada Menteri mengakibatkan pihak yang mengambil alih tidak dapat menggunakan haknya sebagai pemegang saham sebagaimana dalam UUPT termasuk hak untuk mengalihkan saham dikarenakan nama pihak yang mengambil alih tidak terdaftar dalam daftar pemegang saham PT X di Kementerian. Adapun perlindungan hukum terhadap kerugian tersebut, upaya yang dapat dilakukan yaitu meneg mana dalam akta tersebut hanya menegaskan pengambilalihan dan perubahan anggaran dasar sebelumnya yang tidak diberitahukan pada Menteri.

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

ID Koleksi:	47589
Jenis Koleksi:	Tesis
Pengarang:	Kholida Nabila
NPM:	2006549886
Jurusan:	Pascasarjana Fakultas Hukum
Program Studi:	Magister Kenotariatan
Pembimbing:	Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H. (Pembimbing 2),Dr. Muhammad Sofyan Pulungan, S.H., M,A. (Pembimbing 1)
Nomor Panggil:	TN01669
Pemilik:	PDRH FHUI
Kota Penerbitan:	Depok
Tahun:	2022
Lokasi:	FHUI Depok
Keyword:	pengambilalihan ; pemegang saham ; pemberitahuan pada menteri
Softcopy:	-
Abstrak: Penelitian ini membahas akibat hukum apabila tidak dilakukan pemberitahuan oleh notaris kepada Menteri dalam hal pengambilalihan yang menyebabkan berubahnya anggaran dasar suatu perseroan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), menyatakan bahwa pengambilalihan dapat dilakukan melalui Pemegang Saham Perseroan. Pengambilalihan melalui pemegang saham harus dibuktikan dengan akta dan wajib dilakukan pemberitahuan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris berperan dalam pembuatan akta terkait pengambilalihan, hal ini melahirkan tanggung jawab bagi notaris terhadap akta-akta yang dibuat di hadapannya. Namun pada pengambilalihan yang terjadi pada suatu Perseroan di Jakarta yaitu PT X, tidak dilakukan pemberitahuan kepada Menteri oleh Notaris Y. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap pengambilalihan yang telah terjadi pada PT X. Permasalahan yang dirumuskan yaitu akibat hukum dari pengambilalihan melalui pemegang saham PT X yang Risalah RUPS LB dan Akta Jual Beli Sahamnya dibuat namun tidak diberitahukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Notaris Y; dan Perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pihak yang mengambil alih PT X pada tahun 2005 yang namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham PT X di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka digunakan metode penelitian hukum normatif yuridis dengan tipologi penelitian Preskriptif, jenis data yang digunakan ialah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi literatur menggunakan UUPT, Undang- Undang Jabatan Notaris, dan Peraturan Menteri. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu pengamatan dari posisi kasus dan data yang dimiliki serta wawancara. Hasil analisa dari penelitian ini adalah dengan tidak adanya pemberitahuan terkait pengambilalihan yang mengubah anggaran dasar perseroan kepada Menteri mengakibatkan pihak yang mengambil alih tidak dapat menggunakan haknya sebagai pemegang saham sebagaimana dalam UUPT termasuk hak untuk mengalihkan saham dikarenakan nama pihak yang mengambil alih tidak terdaftar dalam daftar pemegang saham PT X di Kementerian. Adapun perlindungan hukum terhadap kerugian tersebut, upaya yang dapat dilakukan yaitu meneg mana dalam akta tersebut hanya menegaskan pengambilalihan dan perubahan anggaran dasar sebelumnya yang tidak diberitahukan pada Menteri.

Akibat Hukum atas Pengambilalihan (Akuisisi) melalui Pemegang Saham yang tidak diberitahukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Studi kasus pada Perseroan Terbatas di Jakarta)

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Apakah the rule of law itu?

Azas-azas hukum perjanjian

Peranan hukum dalam penyelesaian krisis Perbankan di Indonesia

Etika profesi Hukum

Masalah korban kejahatan (Kumpulan karangan)

Senin	: 08.00-19.00
Selasa	: 08.00-19.00
Rabu	: 08.00-19.00
Kamis	: 08.00-19.00
Jumat	: 08.00-19.00
Sabtu	: Tutup
Minggu	: Tutup

Akibat Hukum atas Pengambilalihan (Akuisisi) melalui Pemegang Saham yang tidak diberitahukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Studi kasus pada Perseroan Terbatas di Jakarta)

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Follow Sosial Media PDRH FHUI