..:: Detail Koleksi | PUSAT DOKUMENTASI & REFERENSI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA ::..

Masih sering terjadi di masyarakat masalah sengketa pengusaan hak atas tanah yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak.Dengan adanya pihak yang dirugikan,perlu dilakukan perlindungan hukum agar hak-haknya tersebut dapat dipenuhi.Gugatan ke badan peradilan dianggap perlu demi melindungi kepentingan pihak yang dirugikan,agar terlaksananya ganti kerugian dan perlindungan hukum.Perbuatan wanprestasi dalam perkara yang diputusan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 2337K/PDT/2017 telah memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur didalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus IbuKota Jakarta Nomor 132 Tahun 1977.Hal ini disebabkan Pihak Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk menyerahkan hak pengelolaan sebuah bangunan sekolah dasar yang dibangunnya.Oleh karena kelalaian dan kealpaan Tergugat tidak melaksanakan SK Gubernur tersebut,Pihak Penggugat Selaku pihak yang dirugikan,mengajukan gugatannya ke pengadilan Negeri Jakarta Barat serta dikuatkan Oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki ketentuan hukum tetap serta telah terbukti memenuhi unsur wanprestasi dari segi hukum perdata dan perjanjian yang dibuat diantara para pihak.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif,dengan jenis data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap putusan pengadilan,peraturan perundang-undangan dan juga tersier.Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yang menjelaskan dan menguraikan data sekunder,kemudian data tersebut dianalisis untuk memperoleh jawaban atas pokok permasalahan.Adapun hasil dari penelitian adalah pihak tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi yang diatur didalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 1997 tentang Penyerahan Pengelolaan Sekolah Dasar Yang Dibangun Oleh Pemerintah Daerah Ibukota Jakarta Kepada Yayasan Pendidikan Umum "Dewi Sartika"".Dalam pelaksanaan perjanjian pihak tergugat benar-benar tidak melakukan kewajibannya tersebut sehingga merugikan pihak tergugat benar-benar tidak melakukan kewajibannya tersebut sehingga merugikan pihak penggugat karena tidak memperoleh hak pengelolaan sekolah dasar dan dirugikan karena kehilangan pengusaan hak atas tanah miliknya selama 38 tahun.Oleh Karena itu,telah diberikan putusan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung yang menyatakan pihak tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi dan memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepaa pihak penggugat"

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

ID Koleksi:	46293
Jenis Koleksi:	Tesis
Pengarang:	ANNOV HARI PRABOWO
NPM:	1606960246
Jurusan:	Pascasarjana Fakultas Hukum
Program Studi:	Magister Kenotariatan
Pembimbing:	Dr.Arsin Lukman,S.H.,Dr.Drs.Widodo Suryandono,S.H.,M.H.
Nomor Panggil:	TN00734
Pemilik:	PDRH FHUI
Kota Penerbitan:	Depok
Tahun:	2019
Lokasi:	FHUI Depok
Keyword:	wanprestasi ; sengketa penguasaan hak atas tanah ; ganti rugi
Softcopy:	-
Abstrak: Masih sering terjadi di masyarakat masalah sengketa pengusaan hak atas tanah yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak.Dengan adanya pihak yang dirugikan,perlu dilakukan perlindungan hukum agar hak-haknya tersebut dapat dipenuhi.Gugatan ke badan peradilan dianggap perlu demi melindungi kepentingan pihak yang dirugikan,agar terlaksananya ganti kerugian dan perlindungan hukum.Perbuatan wanprestasi dalam perkara yang diputusan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 2337K/PDT/2017 telah memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur didalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus IbuKota Jakarta Nomor 132 Tahun 1977.Hal ini disebabkan Pihak Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk menyerahkan hak pengelolaan sebuah bangunan sekolah dasar yang dibangunnya.Oleh karena kelalaian dan kealpaan Tergugat tidak melaksanakan SK Gubernur tersebut,Pihak Penggugat Selaku pihak yang dirugikan,mengajukan gugatannya ke pengadilan Negeri Jakarta Barat serta dikuatkan Oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki ketentuan hukum tetap serta telah terbukti memenuhi unsur wanprestasi dari segi hukum perdata dan perjanjian yang dibuat diantara para pihak.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif,dengan jenis data sekunder yang diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap putusan pengadilan,peraturan perundang-undangan dan juga tersier.Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yang menjelaskan dan menguraikan data sekunder,kemudian data tersebut dianalisis untuk memperoleh jawaban atas pokok permasalahan.Adapun hasil dari penelitian adalah pihak tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi yang diatur didalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132 Tahun 1997 tentang Penyerahan Pengelolaan Sekolah Dasar Yang Dibangun Oleh Pemerintah Daerah Ibukota Jakarta Kepada Yayasan Pendidikan Umum "Dewi Sartika"".Dalam pelaksanaan perjanjian pihak tergugat benar-benar tidak melakukan kewajibannya tersebut sehingga merugikan pihak tergugat benar-benar tidak melakukan kewajibannya tersebut sehingga merugikan pihak penggugat karena tidak memperoleh hak pengelolaan sekolah dasar dan dirugikan karena kehilangan pengusaan hak atas tanah miliknya selama 38 tahun.Oleh Karena itu,telah diberikan putusan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung yang menyatakan pihak tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi dan memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepaa pihak penggugat"

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM KASUS WANPRESTASI PEMERINTAH DKI JAKARTA (ANALISIS:PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG:NO.2337K/PDT/2017)

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Apakah the rule of law itu?

Azas-azas hukum perjanjian

Peranan hukum dalam penyelesaian krisis Perbankan di Indonesia

Etika profesi Hukum

Masalah korban kejahatan (Kumpulan karangan)

Senin	: 08.00-19.00
Selasa	: 08.00-19.00
Rabu	: 08.00-19.00
Kamis	: 08.00-19.00
Jumat	: 08.00-19.00
Sabtu	: Tutup
Minggu	: Tutup

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM KASUS WANPRESTASI PEMERINTAH DKI JAKARTA (ANALISIS:PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG:NO.2337K/PDT/2017)

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Follow Sosial Media PDRH FHUI