..:: Detail Koleksi | PUSAT DOKUMENTASI & REFERENSI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA ::..

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan atas perbedaan pengaturan terkait kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini BUMN yang berbentuk persero, yang ada pada Pengaturan UU No. 17/2003 tentang keuangan negara, UU No. 19/2003 tentang BUMN serta UU No. 40/2007 tentang perseroan terbatas. Perbedaan ini terkait dengan status kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk persero, apakah termasuk dalam rezim keuangan negara ataukah sudah bertransformasi menjadi kekayaan badan usaha milik negara persero. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui aspek yuridis transformasi status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN persero. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tetap dinyatakan sebagai keuangan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan ditetapkan putusan konstitusi tersebut tidak lantas menghilangkan diskursus serta polemik yang terjadi dimasyarakat. Dan yang menarik untuk dikaji adalah hadirnya PP No. 72/2016, tentang penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara. Sebagaimana telah diubah dari UU No. 44/2005 yang mana dalam pengaturan Pasal 2A ayat (3) mengatakan: Kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN atau perseroan terbatas. Bila dikaitkan dengan pengaturan pada Pasal 11 UU BUMN yang pada intinya mengatakan bahwa untuk BUMN persero maka tunduk pada UU Perseroan Terbatas yaitu UU No. 1/1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 40/2007. Pengaturan kekayaan terkait dengan kekayaan persero terdapat garis jelas terkait pemisahan kekayaan pendiri dan kekayaan persero sebagai badan hukum mandiri. Sebenarnya jika dilihat dari teori badan hukum, kekayaan negara yang dipisahkan pada badan hukum maka demi hukum sudah bukan lagi kekayaan negara tetapi sudah menjadi kekayaan badan hukum tersebut.

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

ID Koleksi:	45681
Jenis Koleksi:	Tesis
Pengarang:	Ernawati
NPM:	1606959282
Jurusan:	Pascasarjana Fakultas Hukum
Program Studi:	Magister Ilmu Hukum
Pembimbing:	Dr. Dian P.N. Simatupang SH. MH.
Nomor Panggil:	T00449
Pemilik:	PDRH FHUI
Kota Penerbitan:	Depok
Tahun:	2019
Lokasi:	FHUI Depok
Keyword:	keuangan negara ; keuangan badan hukum ; keuangan yang dipisahkan ; bumn
Softcopy:	-
Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan atas perbedaan pengaturan terkait kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini BUMN yang berbentuk persero, yang ada pada Pengaturan UU No. 17/2003 tentang keuangan negara, UU No. 19/2003 tentang BUMN serta UU No. 40/2007 tentang perseroan terbatas. Perbedaan ini terkait dengan status kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk persero, apakah termasuk dalam rezim keuangan negara ataukah sudah bertransformasi menjadi kekayaan badan usaha milik negara persero. Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui aspek yuridis transformasi status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN persero. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tetap dinyatakan sebagai keuangan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan ditetapkan putusan konstitusi tersebut tidak lantas menghilangkan diskursus serta polemik yang terjadi dimasyarakat. Dan yang menarik untuk dikaji adalah hadirnya PP No. 72/2016, tentang penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara. Sebagaimana telah diubah dari UU No. 44/2005 yang mana dalam pengaturan Pasal 2A ayat (3) mengatakan: Kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN atau perseroan terbatas. Bila dikaitkan dengan pengaturan pada Pasal 11 UU BUMN yang pada intinya mengatakan bahwa untuk BUMN persero maka tunduk pada UU Perseroan Terbatas yaitu UU No. 1/1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 40/2007. Pengaturan kekayaan terkait dengan kekayaan persero terdapat garis jelas terkait pemisahan kekayaan pendiri dan kekayaan persero sebagai badan hukum mandiri. Sebenarnya jika dilihat dari teori badan hukum, kekayaan negara yang dipisahkan pada badan hukum maka demi hukum sudah bukan lagi kekayaan negara tetapi sudah menjadi kekayaan badan hukum tersebut.

Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Persero Dalam Perspektif Transformasi Status Hukumnya

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Apakah the rule of law itu?

Azas-azas hukum perjanjian

Peranan hukum dalam penyelesaian krisis Perbankan di Indonesia

Etika profesi Hukum

Masalah korban kejahatan (Kumpulan karangan)

Senin	: 08.00-19.00
Selasa	: 08.00-19.00
Rabu	: 08.00-19.00
Kamis	: 08.00-19.00
Jumat	: 08.00-19.00
Sabtu	: Tutup
Minggu	: Tutup

Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Berbentuk Persero Dalam Perspektif Transformasi Status Hukumnya

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Follow Sosial Media PDRH FHUI