..:: Detail Koleksi | PUSAT DOKUMENTASI & REFERENSI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA ::..

Tesis ini membahas mengenai doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan hukum dan dapat menjadi sumber penemuan hukum bagi hakim dalam pengambilan keputusannya. Pembahasan mulai dari doktrin identifikasi sampai dengan model budaya perusahaan. Pengakuan korporasi sebagai subyek hukum pidana dimulai sejak lahirnya UU Darurat No. 7/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi sampai dengan saat ini. Namun demikian penerapannya sejauh ini masih memiliki beberapa masalah. Hal ini terlihat antara lain dengan sedikitnya korporasi yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional, Rancangan KUH Pidana secara sistematis telah mengadopsi konsep dan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Mahkamah Agung pada akhir tahun 2016 juga telah menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dengan memberlakukan Peraturan No. 13/2016 mengenai Tata Cara dan Prosedur Penanganan Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Dalam melihat delik korporasi dengan memberlakukan Peraturan No. 13/2016 mengenai Tata Cara dan Prosedur Penanganan Kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi. Dalam melihat delik korporasi dipraktekkan tesis ini menganalisis kasus-kasus tindak pidana korporasi dan putusan pengadilan pada kurun waktu 2010 sampai dengan 2018 dengan menggunakan metode normatif pendekatan doktrin (Doctrinal Study), dan studi kasus (Case Study) serta teknik pengolahan data secara kualitatif. Penelitian dilakukan terhadap doktrin hukum dan sinkronisasi dengan hukum positif di Indonesia. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: (i) Perpu Indonesia di luar KUHP telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana namun pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidananya masih belum seragam dan tidak konsisten, sehingga diperlukan sebuah sinkronisasi dan pembaharuan sistem pemidanaan terhadap korporasi dalam perpu: (ii) Perlu dikembangkan sebuah doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang menggabungkan beberapa unsur seperti unsur doktrin identifikasi, doktrin pelaku fungsional, Intra Vires, doktrin agregasi, unsur manfaat dan model budaya perusahaan (Corporate Culture) untuk diadopsi ke dalam KUHP yang baru dan prosedur acara dimasukkan ke dalam KUHAP.

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

ID Koleksi:	45660
Jenis Koleksi:	Tesis
Pengarang:	Lufy Setia Rossa
NPM:	1506697265
Jurusan:	Pascasarjana Fakultas Hukum
Program Studi:	Magister Ilmu Hukum
Pembimbing:	Dr. Luhut M.P. Pangaribuan SH. MH.
Nomor Panggil:	T00430
Pemilik:	PDRH FHUI
Kota Penerbitan:	Depok
Tahun:	2018
Lokasi:	FHUI Depok
Keyword:	doktrin ; pertanggungjawaban pidana korporasi ; kejahatan korporasi
Softcopy:	-
Abstrak: Tesis ini membahas mengenai doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan hukum dan dapat menjadi sumber penemuan hukum bagi hakim dalam pengambilan keputusannya. Pembahasan mulai dari doktrin identifikasi sampai dengan model budaya perusahaan. Pengakuan korporasi sebagai subyek hukum pidana dimulai sejak lahirnya UU Darurat No. 7/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi sampai dengan saat ini. Namun demikian penerapannya sejauh ini masih memiliki beberapa masalah. Hal ini terlihat antara lain dengan sedikitnya korporasi yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional, Rancangan KUH Pidana secara sistematis telah mengadopsi konsep dan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Mahkamah Agung pada akhir tahun 2016 juga telah menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dengan memberlakukan Peraturan No. 13/2016 mengenai Tata Cara dan Prosedur Penanganan Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Dalam melihat delik korporasi dengan memberlakukan Peraturan No. 13/2016 mengenai Tata Cara dan Prosedur Penanganan Kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi. Dalam melihat delik korporasi dipraktekkan tesis ini menganalisis kasus-kasus tindak pidana korporasi dan putusan pengadilan pada kurun waktu 2010 sampai dengan 2018 dengan menggunakan metode normatif pendekatan doktrin (Doctrinal Study), dan studi kasus (Case Study) serta teknik pengolahan data secara kualitatif. Penelitian dilakukan terhadap doktrin hukum dan sinkronisasi dengan hukum positif di Indonesia. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: (i) Perpu Indonesia di luar KUHP telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana namun pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidananya masih belum seragam dan tidak konsisten, sehingga diperlukan sebuah sinkronisasi dan pembaharuan sistem pemidanaan terhadap korporasi dalam perpu: (ii) Perlu dikembangkan sebuah doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang menggabungkan beberapa unsur seperti unsur doktrin identifikasi, doktrin pelaku fungsional, Intra Vires, doktrin agregasi, unsur manfaat dan model budaya perusahaan (Corporate Culture) untuk diadopsi ke dalam KUHP yang baru dan prosedur acara dimasukkan ke dalam KUHAP.

Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Analisis Kasus-Kasus Tindak Pidana Korporasi Tahun 2010-2018

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Apakah the rule of law itu?

Azas-azas hukum perjanjian

Peranan hukum dalam penyelesaian krisis Perbankan di Indonesia

Etika profesi Hukum

Masalah korban kejahatan (Kumpulan karangan)

Senin	: 08.00-19.00
Selasa	: 08.00-19.00
Rabu	: 08.00-19.00
Kamis	: 08.00-19.00
Jumat	: 08.00-19.00
Sabtu	: Tutup
Minggu	: Tutup

Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Analisis Kasus-Kasus Tindak Pidana Korporasi Tahun 2010-2018

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Follow Sosial Media PDRH FHUI