..:: Detail Koleksi | PUSAT DOKUMENTASI & REFERENSI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA ::..

Terhadap transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan terdapat kewajiban pembayaran pajak yang harus dibayarkan bagi penjual yaitu PPh (Pajak Penghasilan) Final dan bagi pembeli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). PPh Final diatur berdasarkan UU No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 34/2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya. Sedangkan BPHTB diatur berdasarkan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa terhadap PPh Final dan BPHTB dalam peraturan tersebut di atas, terdapat perbedaan dasar pengenaan pajak atas satu objek yang sama. PPh Final dasar pengenaannya yaitu jumlah bruto dari nilai pengalihan hak/PPJB, sedangkan BPHTB dasar pengenaannya dari nilai perolehan objek pajak (Harga Transaksi) atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun terjadinya perolehan. Selain itu pada saat baru dibuat dan ditandatangani PPJB sudah dikenakan PPh Final, padahal PPJB baru berjanji antara penjual dan pembeli, belum beralihnya kepemilikan yang sah. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang bersifat yuridis normatif untuk mengkaji kaidah/asas hukum yang berhubungan dengan masalah kepastian hukum dalam peraturan perpajakan berkaitan PPh Final dan BPHTB. Metode pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Antara perpu yang berlaku dengan prakteknya tidak sejalan dengan menetapkan dasar pengenaan pajak PPh Final sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal di dalam Pasal 23 ayat A UUD 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU.

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

ID Koleksi:	45611
Jenis Koleksi:	Tesis
Pengarang:	Winda Ariesti
NPM:	1606846693
Jurusan:	Pascasarjana Fakultas Hukum
Program Studi:	Magister Ilmu Hukum
Pembimbing:	Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang SH. MH. Dan Dr. Tjip Ismail SH. MBA. MM. FCA. Arb.
Nomor Panggil:	T00385
Pemilik:	PDRH FHUI
Kota Penerbitan:	Depok
Tahun:	2018
Lokasi:	FHUI Depok
Keyword:	kewajiban pembayaran pajak ; kepastian hukum ; pph final dan bphtb ; perjanjian pengikatan jual beli (ppjb).
Softcopy:	-
Abstrak: Terhadap transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan terdapat kewajiban pembayaran pajak yang harus dibayarkan bagi penjual yaitu PPh (Pajak Penghasilan) Final dan bagi pembeli Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). PPh Final diatur berdasarkan UU No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 34/2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya. Sedangkan BPHTB diatur berdasarkan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bahwa terhadap PPh Final dan BPHTB dalam peraturan tersebut di atas, terdapat perbedaan dasar pengenaan pajak atas satu objek yang sama. PPh Final dasar pengenaannya yaitu jumlah bruto dari nilai pengalihan hak/PPJB, sedangkan BPHTB dasar pengenaannya dari nilai perolehan objek pajak (Harga Transaksi) atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun terjadinya perolehan. Selain itu pada saat baru dibuat dan ditandatangani PPJB sudah dikenakan PPh Final, padahal PPJB baru berjanji antara penjual dan pembeli, belum beralihnya kepemilikan yang sah. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang bersifat yuridis normatif untuk mengkaji kaidah/asas hukum yang berhubungan dengan masalah kepastian hukum dalam peraturan perpajakan berkaitan PPh Final dan BPHTB. Metode pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Antara perpu yang berlaku dengan prakteknya tidak sejalan dengan menetapkan dasar pengenaan pajak PPh Final sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal di dalam Pasal 23 ayat A UUD 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU.

Kewajiban Pembayaran Pajak Atas Transaksi Jual Beli Tanah Dan/Atau Bangunan

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Apakah the rule of law itu?

Azas-azas hukum perjanjian

Peranan hukum dalam penyelesaian krisis Perbankan di Indonesia

Etika profesi Hukum

Masalah korban kejahatan (Kumpulan karangan)

Senin	: 08.00-19.00
Selasa	: 08.00-19.00
Rabu	: 08.00-19.00
Kamis	: 08.00-19.00
Jumat	: 08.00-19.00
Sabtu	: Tutup
Minggu	: Tutup

Kewajiban Pembayaran Pajak Atas Transaksi Jual Beli Tanah Dan/Atau Bangunan

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Follow Sosial Media PDRH FHUI