..:: Detail Koleksi | PUSAT DOKUMENTASI & REFERENSI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA ::..

Berawal dari diterbitkannya UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang di dalamnya mengatur terkait dengan penggunaan diskresi yang berhubungan dengan keuangan negara, dalam tesis ini membahas perbandingan terkait dengan pengaturan pelaksanaan diskresi oleh pejabat administrasi yang berdampak pada keuangan negara dengan prinsip-prinsip karakteristik pelaksanaan diskresi sebagaimana yang dapat ditemui dalam teori-teori para ahli hukum dan juga menguji pencantuman klausul pasal terkait dengan diskresi yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya dalam UU dimaksud sehingga menyebabkan inkonsistensi dan multiinterpretasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian doktrinal, sifat dari penelitian ini sejalan dengan sifat Ilmu Hukum itu sendiri, yang memiliki sifat preskriptif dan terapan. Hasil penelitian menyatakan bahwa terhadap pengaturan diskresi yang berhubungan dengan keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU dimaksud menunjukkan adanya inkonsistensi teori dan memunculkan adanya multiinterpretasi dalam tiap klausul pasalnya sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum serta diprediksi dapat memunculkan permasalahan yang berdampak pada kebingungan dan kegamangan pada tataran praktik pelaksanaan administrasi pemerintahan oleh pejabat administrasi dalam tataran pelaksanaan pemerintahan umum dan penyelenggaraan layanan publik. Oleh karenanya agar pelaksanaan diskresi yang berhubungan dengan keuangan negara dapat berjalan ideal, perlu dilakukan perbaikan UU dimaksud dengan menghapus ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), karena pada prinsipnya secara umum berdasarkan teori hukum administrasi negara perlindungan pelaksanaan diskresi dan parameter pembatasan ruang gerak diskresi dalam keputusan dan/atau tindakan oleh pejabat administrasi adalah pada penerapan AUPB dan mengedepankan itikad baik untuk menghasilkan manfaat demi kepentingan umum (Dolemategheid).

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

ID Koleksi:	45584
Jenis Koleksi:	Tesis
Pengarang:	Herza Febrian
NPM:	1606959433
Jurusan:	Pascasarjana Fakultas Hukum
Program Studi:	Magister Ilmu Hukum
Pembimbing:	Dr. Dian P.N. Simatupang SH. MH.
Nomor Panggil:	T00358
Pemilik:	PDRH FHUI
Kota Penerbitan:	Depok
Tahun:	2018
Lokasi:	FHUI Depok
Keyword:	uu no. 30/2014 ; diskresi ; keuangan negara ; inkonsistensi ; multiinterpretasi
Softcopy:	-
Abstrak: Berawal dari diterbitkannya UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang di dalamnya mengatur terkait dengan penggunaan diskresi yang berhubungan dengan keuangan negara, dalam tesis ini membahas perbandingan terkait dengan pengaturan pelaksanaan diskresi oleh pejabat administrasi yang berdampak pada keuangan negara dengan prinsip-prinsip karakteristik pelaksanaan diskresi sebagaimana yang dapat ditemui dalam teori-teori para ahli hukum dan juga menguji pencantuman klausul pasal terkait dengan diskresi yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya dalam UU dimaksud sehingga menyebabkan inkonsistensi dan multiinterpretasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian doktrinal, sifat dari penelitian ini sejalan dengan sifat Ilmu Hukum itu sendiri, yang memiliki sifat preskriptif dan terapan. Hasil penelitian menyatakan bahwa terhadap pengaturan diskresi yang berhubungan dengan keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU dimaksud menunjukkan adanya inkonsistensi teori dan memunculkan adanya multiinterpretasi dalam tiap klausul pasalnya sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum serta diprediksi dapat memunculkan permasalahan yang berdampak pada kebingungan dan kegamangan pada tataran praktik pelaksanaan administrasi pemerintahan oleh pejabat administrasi dalam tataran pelaksanaan pemerintahan umum dan penyelenggaraan layanan publik. Oleh karenanya agar pelaksanaan diskresi yang berhubungan dengan keuangan negara dapat berjalan ideal, perlu dilakukan perbaikan UU dimaksud dengan menghapus ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), karena pada prinsipnya secara umum berdasarkan teori hukum administrasi negara perlindungan pelaksanaan diskresi dan parameter pembatasan ruang gerak diskresi dalam keputusan dan/atau tindakan oleh pejabat administrasi adalah pada penerapan AUPB dan mengedepankan itikad baik untuk menghasilkan manfaat demi kepentingan umum (Dolemategheid).

Diskresi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 25 Ayat (1) Dan Ayat (2) UU No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Apakah the rule of law itu?

Azas-azas hukum perjanjian

Peranan hukum dalam penyelesaian krisis Perbankan di Indonesia

Etika profesi Hukum

Masalah korban kejahatan (Kumpulan karangan)

Senin	: 08.00-19.00
Selasa	: 08.00-19.00
Rabu	: 08.00-19.00
Kamis	: 08.00-19.00
Jumat	: 08.00-19.00
Sabtu	: Tutup
Minggu	: Tutup

Diskresi Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 25 Ayat (1) Dan Ayat (2) UU No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Follow Sosial Media PDRH FHUI