..:: Detail Koleksi | PUSAT DOKUMENTASI & REFERENSI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA ::..

Cost recovery merupakan hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS"") dan merupakan biaya operasi yang tercantum di dalam work plan and budget (WP&B) yang diajukan tiap tahunnya kepada badan pelaksana (sekarang SKK Migas). Cost recovery dalam WP&B merupakan bagian dari Kontrak Bagi Hasil (""KBH""). Pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh SKK Migas merupakan pihak dalam KBH tersebut. Di dalam KBH, terdapat ketentuan bahwa KBH tidak dapat diubah dalam segala hal kecuali dengan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak. Namun berdasarkan PP No. 79/2010, pemerintah Indonesia mewajibkan KKKS untuk melakukan penyesuaian biaya-biaya operasional yang tercantum di dalam KBH (ketentuan terkait WP&B). Ha inilah yang menimbulkan permasalahan bahwa terlihat adanya ketidaktaatan terhadap asas pacta sunt servanda di dalamKBH yang telah dibuat. Dalam meneliti permasalahan tersebut, penulsi menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan historis. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis mengetahui bahwa (i)pengaturan terkait cost recovery terdapat di dalam KBH. Untuk mengatur biaya yang dimasukkan sebagai cost recovery, Pemerintah Indonesia menerbitkan Perinen ESDM No. 22/2008 dan PP No. 79/2010

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

ID Koleksi:	45391
Jenis Koleksi:	Tesis
Pengarang:	Mirza Aulia
NPM:	1506697315
Jurusan:	Pascasarjana Fakultas Hukum
Program Studi:	Magister Ilmu Hukum
Pembimbing:	Dr. Tri Hayati, S.H., M.H
Nomor Panggil:	T00200
Pemilik:	PDRH FHUI
Kota Penerbitan:	Depok
Tahun:	2017
Lokasi:	FHUI Depok
Keyword:	cost recovery ; pacta sunt servanda ; kontrak bagi hasil ; usaha hulu minyak dan gas bumi.
Softcopy:	-
Abstrak: Cost recovery merupakan hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS"") dan merupakan biaya operasi yang tercantum di dalam work plan and budget (WP&B) yang diajukan tiap tahunnya kepada badan pelaksana (sekarang SKK Migas). Cost recovery dalam WP&B merupakan bagian dari Kontrak Bagi Hasil (""KBH""). Pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh SKK Migas merupakan pihak dalam KBH tersebut. Di dalam KBH, terdapat ketentuan bahwa KBH tidak dapat diubah dalam segala hal kecuali dengan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak. Namun berdasarkan PP No. 79/2010, pemerintah Indonesia mewajibkan KKKS untuk melakukan penyesuaian biaya-biaya operasional yang tercantum di dalam KBH (ketentuan terkait WP&B). Ha inilah yang menimbulkan permasalahan bahwa terlihat adanya ketidaktaatan terhadap asas pacta sunt servanda di dalamKBH yang telah dibuat. Dalam meneliti permasalahan tersebut, penulsi menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan historis. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis mengetahui bahwa (i)pengaturan terkait cost recovery terdapat di dalam KBH. Untuk mengatur biaya yang dimasukkan sebagai cost recovery, Pemerintah Indonesia menerbitkan Perinen ESDM No. 22/2008 dan PP No. 79/2010

Penerapan asas Pacta Sunt Servanda Pada Kontrak Bagi Hasil Migas Terhadap Peraturan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Apakah the rule of law itu?

Azas-azas hukum perjanjian

Peranan hukum dalam penyelesaian krisis Perbankan di Indonesia

Etika profesi Hukum

Masalah korban kejahatan (Kumpulan karangan)

Senin	: 08.00-16.00
Selasa	: 08.00-16.00
Rabu	: 08.00-16.00
Kamis	: 08.00-16.00
Jumat	: 08.00-16.00
Sabtu	: Tutup
Minggu	: Tutup

Penerapan asas Pacta Sunt Servanda Pada Kontrak Bagi Hasil Migas Terhadap Peraturan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Follow Sosial Media PDRH FHUI