..:: Detail Koleksi | PUSAT DOKUMENTASI & REFERENSI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA ::..

Tesis ini membahas mengenai 2 (dua) aturan yang berbeda terkait permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas (PT) oleh pemegang saham minoritas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No.40/2007) dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/SK/IV/2006 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (KKMA Pedoman Teknis 2006), yang juga dibahas melalui contoh kasus permohonan pemeriksaan PT SLJ Global Tbk. Secara khusus, tesis ini mengkaji bagaimana sifat pemeriksaan dari permohonan pemeriksaan terhadap PT oleh pemegang saham minoritas menurut UU No. 40/2007 dan ketentuan mana yang berlaku dalam hal terjadi perbedaan pengaturan mengenai sifat pemeriksaan dari permohonan pemeriksaan terhadap PT antara KKMA Pedoman Teknis 2006 dengan UU No. 40/2007. Hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif menunjukkan bahwa pemeriksaan dari permohonan pemeriksaan terhadap PT dalam UU No. 40/2007 seharusnya bersifat voluntair, bukan contentiosa. Hal ini berdasarkan pada ketentuan-ketentuan terkait permohonan pemeriksaan terhadap PT dalam UU No. 40/2007 yang: (i) menggunakan terminologi upaya hukum yang mengacu pada sifat voluntair. yaitu "permohonan"", (ii) pengaturan mengenai pihak berperkara hanya diberikan terhadap pemohon"", (iii) menunjukkan ketiadaan sengketa, dan (iv) memberikan batas waktu penyelesaian pemeriksaan PT oleh ahli pemeriksa terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli pemeriksa berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Adapun penentuan aturan mana yang berlaku seharusnya mengacu kepada asas pernbentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan. Dalam hal ini, demi terciptanya kepastian hukum, seharusnya KKMA Pedoman Teknis 2006 tunduk pada ketentuan UU No. 40/2007 mengenai permohonan pemeriksaan terhadap PT."

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

ID Koleksi:	45315
Jenis Koleksi:	Tesis
Pengarang:	Tagor Ricardo Sibarani
NPM:	1406510683
Jurusan:	Pascasarjana Fakultas Hukum
Program Studi:	Ilmu Hukum
Pembimbing:	Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., ML.I. (Pembimbing)
Nomor Panggil:	T00125
Pemilik:	PDRH FHUI
Kota Penerbitan:	Depok
Tahun:	2017
Lokasi:	FHUI Depok
Keyword:	permohonan ; pemeriksaan terhadap pt ; perseroan terbatas ; pemegang saham minoritas ; voluntaÃr ; contentiosa
Softcopy:	-
Abstrak: Tesis ini membahas mengenai 2 (dua) aturan yang berbeda terkait permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas (PT) oleh pemegang saham minoritas, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No.40/2007) dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 032/SK/IV/2006 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (KKMA Pedoman Teknis 2006), yang juga dibahas melalui contoh kasus permohonan pemeriksaan PT SLJ Global Tbk. Secara khusus, tesis ini mengkaji bagaimana sifat pemeriksaan dari permohonan pemeriksaan terhadap PT oleh pemegang saham minoritas menurut UU No. 40/2007 dan ketentuan mana yang berlaku dalam hal terjadi perbedaan pengaturan mengenai sifat pemeriksaan dari permohonan pemeriksaan terhadap PT antara KKMA Pedoman Teknis 2006 dengan UU No. 40/2007. Hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif menunjukkan bahwa pemeriksaan dari permohonan pemeriksaan terhadap PT dalam UU No. 40/2007 seharusnya bersifat voluntair, bukan contentiosa. Hal ini berdasarkan pada ketentuan-ketentuan terkait permohonan pemeriksaan terhadap PT dalam UU No. 40/2007 yang: (i) menggunakan terminologi upaya hukum yang mengacu pada sifat voluntair. yaitu "permohonan"", (ii) pengaturan mengenai pihak berperkara hanya diberikan terhadap pemohon"", (iii) menunjukkan ketiadaan sengketa, dan (iv) memberikan batas waktu penyelesaian pemeriksaan PT oleh ahli pemeriksa terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli pemeriksa berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Adapun penentuan aturan mana yang berlaku seharusnya mengacu kepada asas pernbentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kesesuaian jenis, hierarki dan materi muatan. Dalam hal ini, demi terciptanya kepastian hukum, seharusnya KKMA Pedoman Teknis 2006 tunduk pada ketentuan UU No. 40/2007 mengenai permohonan pemeriksaan terhadap PT."

Ketidakpastian hukum bagi pemegang saham minoritas dalam menempuh permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas (Studi kasus: PT SLJ Global Tbk.)

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Apakah the rule of law itu?

Azas-azas hukum perjanjian

Peranan hukum dalam penyelesaian krisis Perbankan di Indonesia

Etika profesi Hukum

Masalah korban kejahatan (Kumpulan karangan)

Senin	: 08.00-19.00
Selasa	: 08.00-19.00
Rabu	: 08.00-19.00
Kamis	: 08.00-19.00
Jumat	: 08.00-19.00
Sabtu	: Tutup
Minggu	: Tutup

Ketidakpastian hukum bagi pemegang saham minoritas dalam menempuh permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan Terbatas (Studi kasus: PT SLJ Global Tbk.)

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Follow Sosial Media PDRH FHUI