• Beranda
  • Koleksi Tesis
  • Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara terhadap akta jual beli tanah yang cacat hukum (Tinjauan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 39/Pdt.G/2012/PN.Im)

ID Koleksi:

45288

Jenis Koleksi:

Tesis

Pengarang:

Rahmi Hamidah

NPM:

1406657292

Jurusan:

Magister Kenotariatan

Program Studi:

Notariat

Pembimbing:

Dr. Suparjo, S.H., M.H. (Pembimbing),Enny Koeswarni, S.H., M.Kn. (Pembimbing)

Nomor Panggil:

TN00236

Pemilik:

PDRH FHUI

Kota Penerbitan:

Depok

Tahun:

2017

Lokasi:

FHUI Depok

Keyword:

ppat ; ppat sementara ; camat ; akta jual beli tanah yang cacat hukum

Softcopy:

-

Abstrak:

Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemegang hak atas tanah, Pemerintah melakukan rangkaian kegiatan pendaftaran tanah, maka untuk membantu tujuan Pemerintah tersebut, diberikanlah kewenangan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akta tanah yang akan menjadi dasar pendaftaran tanah. Camat sebagai pejabat Pemerintah dapat diangkat menjadi PPAT Sementara yang memiliki kewenangan yang sama dengan PPAT. Permasalahan yang dihadapi oleh penulis dalam tesis ini adalah mengenai keterkaitan Camat sebagai PPAT Sementara dalam pembuatan akta jual beli tanah dan juga mengenai tanggungjawab PPAT Sementara dalam pembuatan akta jual beli tanah yang cacat hukum serta kesesuaian pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu dengan peraturan tentang pertanahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative karena menekankan pada penggunaan data sekunder berupa norma hukum tertulis dan wawancara. Metode Analisa data secara kualitatif sehingga bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analitis. Menurut hasil penelitian ini, PPAT Sementara tunduk pada Peraturan Pemerintah mengenai pertanahan dan jabatan PPAT sehingga dalam membuat akta jual beli tanah wajib memperhatikan peraturan-peraturan tersebut. Selain itu, pembuatan akta jual beli yang cacat hukum akibat pengabaian kewajiban PPAT oleh PPAT Sementara menimbulkan tanggungjawab terhadap pribadi PPAT Sementara tersebut dan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sudah sepatutnya memutuskan berdasarkan peraturan pertanahan yang berlaku di Indonesia demi menjaga kepastian hukum.

Ketersediaan

Eksemplar: 1 dari 1

Tersedia di: PDRH FHUI Depok

Dilihat: 86 kali

Pinjam Koleksi ini

*Harus login menggunakan akun SSO kamu yah!

PDRH-FHUI

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

Follow Sosial Media PDRH FHUI

Bergabunglah bersama kami untuk tetap terhubung dan berkomunikasi dengan saluran media sosial kami.