..:: Detail Koleksi | PUSAT DOKUMENTASI & REFERENSI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA ::..

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Tesis ini membahas mengenai kasus surat kuasa Tuan A dan Nyonya B kepada Tuan C disebutkan bahwa surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa mutlak yang dijadikan dasar untuk menyelesaikan hutang dan pengalihan hak atas tanah yang masih menjadi jaminan bank. Padahal ada dua hal mengenai hal tersebut, pertama tidak sesuai prosedur dalam pendaftaran peralihan dalam pemindahan hak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan larangan penggunaan surat kuasa mutlak yang didalamya mengandung unsur kuasa yang tidak dapat ditarik kembali yang tujuannya untuk pemindahan hak atas tanah sesuai dengan Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982. Metode yang digunakan normatif dengan sifat pendekatan deskriptif analitis dan pendekatan yurìdis normatif. Kesimpulan yang didapat dari hasil analisa adalah surat kuasa mutlak sebagai dasar pengalihan hak atas tanah yang masih menjadi jaminan bank dari debitur kepada pihak ketiga tidak dapat dilaksanakan dan debitor dapat mengupayakan untuk membatalkan kuasa mutlak antara debìtor dengan pihak ketiga.

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

ID Koleksi:	45231
Jenis Koleksi:	Tesis
Pengarang:	Rininta
NPM:	1406657393
Jurusan:	Magister Kenotariatan
Program Studi:	Notariat
Pembimbing:	Dr. Teddy Anggoro, S.H., M.H.
Nomor Panggil:	TN00179
Pemilik:	PDRH FHUI
Kota Penerbitan:	Depok
Tahun:	2017
Lokasi:	FHUI Depok
Keyword:	surat kuasa mutlak ; dasar pengalihan hak atas tanah ; jaminan bank
Softcopy:	-
Abstrak: Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Tesis ini membahas mengenai kasus surat kuasa Tuan A dan Nyonya B kepada Tuan C disebutkan bahwa surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa mutlak yang dijadikan dasar untuk menyelesaikan hutang dan pengalihan hak atas tanah yang masih menjadi jaminan bank. Padahal ada dua hal mengenai hal tersebut, pertama tidak sesuai prosedur dalam pendaftaran peralihan dalam pemindahan hak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan larangan penggunaan surat kuasa mutlak yang didalamya mengandung unsur kuasa yang tidak dapat ditarik kembali yang tujuannya untuk pemindahan hak atas tanah sesuai dengan Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982. Metode yang digunakan normatif dengan sifat pendekatan deskriptif analitis dan pendekatan yurìdis normatif. Kesimpulan yang didapat dari hasil analisa adalah surat kuasa mutlak sebagai dasar pengalihan hak atas tanah yang masih menjadi jaminan bank dari debitur kepada pihak ketiga tidak dapat dilaksanakan dan debitor dapat mengupayakan untuk membatalkan kuasa mutlak antara debìtor dengan pihak ketiga.

Surat kuasa mutlak sebagai dasar pengalihan hak atas tanah yang masih menjadi jaminan bank dari debitur kepada pihak ketiga (Studi kasus: Surat kuasa Tuan A dari Nyonya B kepada Tuan C)

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Apakah the rule of law itu?

Azas-azas hukum perjanjian

Peranan hukum dalam penyelesaian krisis Perbankan di Indonesia

Etika profesi Hukum

Masalah korban kejahatan (Kumpulan karangan)

Senin	: 08.00-16.00
Selasa	: 08.00-16.00
Rabu	: 08.00-16.00
Kamis	: 08.00-16.00
Jumat	: 08.00-16.00
Sabtu	: Tutup
Minggu	: Tutup

Surat kuasa mutlak sebagai dasar pengalihan hak atas tanah yang masih menjadi jaminan bank dari debitur kepada pihak ketiga (Studi kasus: Surat kuasa Tuan A dari Nyonya B kepada Tuan C)

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Follow Sosial Media PDRH FHUI