..:: Detail Koleksi | PUSAT DOKUMENTASI & REFERENSI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA ::..

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa otentifikasi Surat Izin Penghunian atas Rumah Negara Golongan II dan Rumah Negara Golongan III sebagai bentuk pernberian izin dari Kementerian/Lembaga tempat Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI untuk menghuni, menggunakan dan menguasai Rumah Negara kepada Pemegang Surat Izin Rumah Negara yang merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun anggota TNI. Rumah Negara adalah aset milik negara yang tidak dapat dimiliki namun terhadap Rumah Negara Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya dapat dilakukan pengalihan hak menjadi hak milik melalui perjanjian sewa-beli sampai dengan diterbitkannya Tanda Bukti Hak Milik dan Pelepasan Hak atas Tanah. Surat Izin Penghunian menjadi salah satu dasar untuk dilakukannya rangkaian prosedur pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dan dasar dilakukannya pengalihan hak atas Rumah Negara Golongan III sehingga penerbitannya dan penggunaannya harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena akan berimplikasi kepada pihak ketiga saat Rumah Negara Golongan III sudah beralih kepemilikan. Penelitian ini rnenggunakan metode kepustakaan melalui pendekatan secara yuridis normatif menggunakan data sekunder yang berpedoman pada hukum normatif yang berlaku di Indonesia serta data primer dengan melakukan dan wawancara kepada narasumber yang menggeluti bidang rumah negara. Surat Izin Penghunian, Perjanjian Sewa--Beli, dan akta Tanda Bukti Hak Milik dan Pelepasan Hak atas Tanah walaupun bukan dibuat oleh dari/atau dihadapan Notaris tetap merupakan akta otentik karena dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dengan bentuk yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga tidak perlu melibatkan PPAT dalam melakukan pendaftaran atas pengalihan hak Rumah Negara Golongan III. Surat Izin Penghunian bukan merupakan tanda bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai pemberian izin untuk menghuni rumah negara yang akan kembali kepada negara setelah masa kerja Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI berakhir.

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

ID Koleksi:	45187
Jenis Koleksi:	Tesis
Pengarang:	Radityas Megha Widyadari
NPM:	1406511540
Jurusan:	Pascasarjana Fakultas Hukum
Program Studi:	Magister Kenotariatan
Pembimbing:	Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H.
Nomor Panggil:	TN00136
Pemilik:	PDRH FHUI
Kota Penerbitan:	Depok
Tahun:	2016
Lokasi:	FHUI Depok
Keyword:	surat izin penghunian ; rumah negara golongan ii ; rumah negara golongan iii ; pengalihan status ; pengalihan hak.
Softcopy:	-
Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa otentifikasi Surat Izin Penghunian atas Rumah Negara Golongan II dan Rumah Negara Golongan III sebagai bentuk pernberian izin dari Kementerian/Lembaga tempat Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI untuk menghuni, menggunakan dan menguasai Rumah Negara kepada Pemegang Surat Izin Rumah Negara yang merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun anggota TNI. Rumah Negara adalah aset milik negara yang tidak dapat dimiliki namun terhadap Rumah Negara Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya dapat dilakukan pengalihan hak menjadi hak milik melalui perjanjian sewa-beli sampai dengan diterbitkannya Tanda Bukti Hak Milik dan Pelepasan Hak atas Tanah. Surat Izin Penghunian menjadi salah satu dasar untuk dilakukannya rangkaian prosedur pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dan dasar dilakukannya pengalihan hak atas Rumah Negara Golongan III sehingga penerbitannya dan penggunaannya harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena akan berimplikasi kepada pihak ketiga saat Rumah Negara Golongan III sudah beralih kepemilikan. Penelitian ini rnenggunakan metode kepustakaan melalui pendekatan secara yuridis normatif menggunakan data sekunder yang berpedoman pada hukum normatif yang berlaku di Indonesia serta data primer dengan melakukan dan wawancara kepada narasumber yang menggeluti bidang rumah negara. Surat Izin Penghunian, Perjanjian Sewa--Beli, dan akta Tanda Bukti Hak Milik dan Pelepasan Hak atas Tanah walaupun bukan dibuat oleh dari/atau dihadapan Notaris tetap merupakan akta otentik karena dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dengan bentuk yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga tidak perlu melibatkan PPAT dalam melakukan pendaftaran atas pengalihan hak Rumah Negara Golongan III. Surat Izin Penghunian bukan merupakan tanda bukti kepemilikan melainkan hanya sebagai pemberian izin untuk menghuni rumah negara yang akan kembali kepada negara setelah masa kerja Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI berakhir.

Surat Izin Penghunian Rumah Negara Rumah Negara Golongan III Dalam Golongan II Dan Kaitannya Dengan Prosedur Kepemilikan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Apakah the rule of law itu?

Azas-azas hukum perjanjian

Peranan hukum dalam penyelesaian krisis Perbankan di Indonesia

Etika profesi Hukum

Masalah korban kejahatan (Kumpulan karangan)

Senin	: 08.00-19.00
Selasa	: 08.00-19.00
Rabu	: 08.00-19.00
Kamis	: 08.00-19.00
Jumat	: 08.00-19.00
Sabtu	: Tutup
Minggu	: Tutup

Surat Izin Penghunian Rumah Negara Rumah Negara Golongan III Dalam Golongan II Dan Kaitannya Dengan Prosedur Kepemilikan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Follow Sosial Media PDRH FHUI