..:: Detail Koleksi | PUSAT DOKUMENTASI & REFERENSI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA ::..

Tesis ini membahas tentang mekanisme penambahan modal pada perseroan terbatas yang mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas serta bentuk perlindungan hukum dan/atau hak bagi pemegang saham yang tidak setuju dan dirugikan atas terjadinya perubahan modal perseroan. Selain itu, untuk mengetahui peran notãris dalam pelaksanaan penambahan modal serta tanggung jawab notaris apabila terdapat pemegang saham yang merasa dirugikan atas penambahan modal yang tertuang di dalam akta notaris. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang hanya dilakukan dengan cara rneneliti terhadap asas-asas baik tertulis ataupun tidak tertulis. Adapun yang menjadi kerangka teori sebagai pisau analisis ialah teori Director's Primacy dan prinsip good corporate governance (GCG). Pelaksanaan penambahan modal Perseroan sebagai aksi korporasi merupakan kebijakan Perseroan yang dirumuskan oleh Direksi, yang mana wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selain itu, penambahan modal melalui penerbitan saham baru (rights issue) harus ditanyakan kepada seluruh pemegang saham atau biasa dikenal dengan pre-emptive right. Dalam hal terdapat pemegang saham yang tidak setuju dan merasa dirugikan atas keputusan RUPS mengenãi penambahan modal maka sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas pemegang saham berhak untuk meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar. Penentuan harga wajar dilakukan oleh penilai independen. Dalam penambahan modal perseroan, notaris berperan membuat akta baik dalam bentuk Berita Acara RUPS yang termasuk akta relaas dan/atau akta Pernyataan Keputusan Rapat yang termasuk akta partij serta melakukan tindakan administrasi lainnya sampai dengan terbitnya persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Notaris bertanggungjawab atas aspek formal akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

ID Koleksi:	45171
Jenis Koleksi:	Tesis
Pengarang:	Nadia Rillifani
NPM:	1306342533
Jurusan:	Pascasarjana Fakultas Hukum
Program Studi:	Magister Kenotariatan
Pembimbing:	Dr. Arman Nefi, S.H., M.M
Nomor Panggil:	TN00122
Pemilik:	PDRH FHUI
Kota Penerbitan:	Depok
Tahun:	2016
Lokasi:	FHUI Depok
Keyword:	penambahan modal ; peran notaris ; perlindungan pemegang saham.
Softcopy:	-
Abstrak: Tesis ini membahas tentang mekanisme penambahan modal pada perseroan terbatas yang mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas serta bentuk perlindungan hukum dan/atau hak bagi pemegang saham yang tidak setuju dan dirugikan atas terjadinya perubahan modal perseroan. Selain itu, untuk mengetahui peran notãris dalam pelaksanaan penambahan modal serta tanggung jawab notaris apabila terdapat pemegang saham yang merasa dirugikan atas penambahan modal yang tertuang di dalam akta notaris. Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang hanya dilakukan dengan cara rneneliti terhadap asas-asas baik tertulis ataupun tidak tertulis. Adapun yang menjadi kerangka teori sebagai pisau analisis ialah teori Director's Primacy dan prinsip good corporate governance (GCG). Pelaksanaan penambahan modal Perseroan sebagai aksi korporasi merupakan kebijakan Perseroan yang dirumuskan oleh Direksi, yang mana wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selain itu, penambahan modal melalui penerbitan saham baru (rights issue) harus ditanyakan kepada seluruh pemegang saham atau biasa dikenal dengan pre-emptive right. Dalam hal terdapat pemegang saham yang tidak setuju dan merasa dirugikan atas keputusan RUPS mengenãi penambahan modal maka sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas pemegang saham berhak untuk meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar. Penentuan harga wajar dilakukan oleh penilai independen. Dalam penambahan modal perseroan, notaris berperan membuat akta baik dalam bentuk Berita Acara RUPS yang termasuk akta relaas dan/atau akta Pernyataan Keputusan Rapat yang termasuk akta partij serta melakukan tindakan administrasi lainnya sampai dengan terbitnya persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Notaris bertanggungjawab atas aspek formal akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Peranan Notaris Dalam Penambahan Modal perseroan Terbatas Dan Perlindungan Pemegang Saham yang Mengalami Kerugian Atas Penambahan Modal

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Apakah the rule of law itu?

Azas-azas hukum perjanjian

Peranan hukum dalam penyelesaian krisis Perbankan di Indonesia

Etika profesi Hukum

Masalah korban kejahatan (Kumpulan karangan)

Senin	: 08.00-19.00
Selasa	: 08.00-19.00
Rabu	: 08.00-19.00
Kamis	: 08.00-19.00
Jumat	: 08.00-19.00
Sabtu	: Tutup
Minggu	: Tutup

Peranan Notaris Dalam Penambahan Modal perseroan Terbatas Dan Perlindungan Pemegang Saham yang Mengalami Kerugian Atas Penambahan Modal

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Follow Sosial Media PDRH FHUI