..:: Detail Koleksi | PUSAT DOKUMENTASI & REFERENSI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA ::..

Keputusan mengenai adanya perubahan anggaran dasar dalam perseroan harus dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian, keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun cukup diberitahukan, sebelum pada akhirnya berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Keseluruhan proses tersebut dilakukan melalui sebuah sistem yang bernama Sistem Adrninistrasi Badan Hukum (SABH) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum bagi para pelaku usaha. Tesis ini akan membahas mengenai implikasi hukum dari keputusan RUPS yang melewati jangka waktu permohonan persetujuannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Dari pembahasan tesis ini, pada kenyataannya SABH belum dapat bekerja secara optimal karena masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan pihak tertentu dan atas akta tersebut dapat dimohonkan pembatalannya.

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

ID Koleksi:	45154
Jenis Koleksi:	Tesis
Pengarang:	Kartika Wahyu Putri
NPM:	1406586245
Jurusan:	Pascasarjana Fakultas Hukum
Program Studi:	Magister Kenotariatan
Pembimbing:	Pieter E. Latumeten, S.H., M.H.
Nomor Panggil:	TN00105
Pemilik:	PDRH FHUI
Kota Penerbitan:	Depok
Tahun:	2016
Lokasi:	FHUI Depok
Keyword:	rapat umum pemegang sahan (rups) ; sistem administrasi badan hukum (sabh) ; perubahan anggaran dasar ; perseroan terbatas.
Softcopy:	-
Abstrak: Keputusan mengenai adanya perubahan anggaran dasar dalam perseroan harus dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian, keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun cukup diberitahukan, sebelum pada akhirnya berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Keseluruhan proses tersebut dilakukan melalui sebuah sistem yang bernama Sistem Adrninistrasi Badan Hukum (SABH) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum bagi para pelaku usaha. Tesis ini akan membahas mengenai implikasi hukum dari keputusan RUPS yang melewati jangka waktu permohonan persetujuannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Dari pembahasan tesis ini, pada kenyataannya SABH belum dapat bekerja secara optimal karena masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan pihak tertentu dan atas akta tersebut dapat dimohonkan pembatalannya.

Implikasi Hukum Keputusan Rapat Umurn Pemegang Saham (Rups) Yang Dituangkan Dalam Akta Notaris Yang Melampaui Jangka Waktu Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar (Studi Kasus Putusan Nomor 355/K/Tun/2009)

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Apakah the rule of law itu?

Azas-azas hukum perjanjian

Peranan hukum dalam penyelesaian krisis Perbankan di Indonesia

Etika profesi Hukum

Masalah korban kejahatan (Kumpulan karangan)

Senin	: 08.00-19.00
Selasa	: 08.00-19.00
Rabu	: 08.00-19.00
Kamis	: 08.00-19.00
Jumat	: 08.00-19.00
Sabtu	: Tutup
Minggu	: Tutup

Implikasi Hukum Keputusan Rapat Umurn Pemegang Saham (Rups) Yang Dituangkan Dalam Akta Notaris Yang Melampaui Jangka Waktu Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar (Studi Kasus Putusan Nomor 355/K/Tun/2009)

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Follow Sosial Media PDRH FHUI