..:: Detail Koleksi | PUSAT DOKUMENTASI & REFERENSI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA ::..

Penempatan Notaris di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rangka program izin investasi tiga jam merupakan langkah Pemerintah sebagai bagian dati Revolusi Mental dan Deregulasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam penyederhanaan perizinan. Terdapat dua pokok yang akan dibahas pada tesis ini yaitu, apakah penempatan dan prosedur penempatan Notaris di BKPM telah sesuai dengan ketentuan Kode Etik Notaris Tahun 2015 dan Undang-1Jndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan £ltas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang labatan Notaris? Serta bagaitnana perbedaan Notaris di BKPM dengan Notaris di Pasar Modal sebagai profesi penunjang kegiatan Investasi Langsung dan Investasi Tidak Langsung? Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian studi kepustakaan me1alui pendekatan secara yuridis nonnatif, yaitu meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkembang di masyarakat atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa menurut penulis sesuai Kode Etik Notaris Tahun 2015, prosedur penerimaan dan penemp.atan Notaris di BKPM bertentangan dengan pasal 4 ayat (4), (7), (9) dan (17) Kode Etik Notaris Tahun 2015. Namun pada Undang-Undang labatan Notaris tidak terdapat aturan yang bertentangan secara langsung terkait prosedur pcnerimaan dan penClnpatan Notaris di BKPM. Bahwa notaris sebagai pelayan masyarakat tidak seharusnya mempunyai keberpihakan kepada suatu lembaga tertentu, sehingga apabila teljadi demikian akan ada pertelltangan secara doktrin dari keberadaan lembaga notariat itu sendiri. Notaris Pasar Modal sebagai salah satu lembaga penunjang kegiatan Pasar Modal tidak dikategorikan sebagai suatu hal yang bertentangan dengan Undang-Undang labatan Notaris dan Kode Etik Notaris Tahun 2015. Selanjutnya Perbedaan mendasar antara notaris di BKPM dengan notaris Pasar Modal penulis melihat dari 4 subjek, yaitu akta, kehebasan klien memilih notaris, jumlah notaris dan prosedur penerimaan. Berdasarkan analisa tersebut di atas, maka penuEs menyarankan maka pemerintah perIu mempertilnbangkan untuk mengkaji ulang terhadap proses perizinan investasi tiga jam. Serta dibutuhkan pe1atihan dan sosiahsasi antara pemerintah dan notaris yang berhubungan dengan kegiatan perizinan penanaman luodal. Sehingga sebagai pelayan Inasyarakat, notatis dapat menunjukkan keakuratan, kecerdasan dan kecepatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

ID Koleksi:	45119
Jenis Koleksi:	Tesis
Pengarang:	Ratih Indriningtyas
NPM:	1406586390
Jurusan:	Pascasarjana Fakultas Hukum
Program Studi:	Magister Kenotariatan
Pembimbing:	Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H. M.A.
Nomor Panggil:	TN00070
Pemilik:	PDRH FHUI
Kota Penerbitan:	Depok
Tahun:	2016
Lokasi:	FHUI Depok
Keyword:	notaris ; badan koordinasi penanaman modal ; kode etik ; jabatan notaris
Softcopy:	-
Abstrak: Penempatan Notaris di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rangka program izin investasi tiga jam merupakan langkah Pemerintah sebagai bagian dati Revolusi Mental dan Deregulasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam penyederhanaan perizinan. Terdapat dua pokok yang akan dibahas pada tesis ini yaitu, apakah penempatan dan prosedur penempatan Notaris di BKPM telah sesuai dengan ketentuan Kode Etik Notaris Tahun 2015 dan Undang-1Jndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan £ltas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang labatan Notaris? Serta bagaitnana perbedaan Notaris di BKPM dengan Notaris di Pasar Modal sebagai profesi penunjang kegiatan Investasi Langsung dan Investasi Tidak Langsung? Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian studi kepustakaan me1alui pendekatan secara yuridis nonnatif, yaitu meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkembang di masyarakat atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa menurut penulis sesuai Kode Etik Notaris Tahun 2015, prosedur penerimaan dan penemp.atan Notaris di BKPM bertentangan dengan pasal 4 ayat (4), (7), (9) dan (17) Kode Etik Notaris Tahun 2015. Namun pada Undang-Undang labatan Notaris tidak terdapat aturan yang bertentangan secara langsung terkait prosedur pcnerimaan dan penClnpatan Notaris di BKPM. Bahwa notaris sebagai pelayan masyarakat tidak seharusnya mempunyai keberpihakan kepada suatu lembaga tertentu, sehingga apabila teljadi demikian akan ada pertelltangan secara doktrin dari keberadaan lembaga notariat itu sendiri. Notaris Pasar Modal sebagai salah satu lembaga penunjang kegiatan Pasar Modal tidak dikategorikan sebagai suatu hal yang bertentangan dengan Undang-Undang labatan Notaris dan Kode Etik Notaris Tahun 2015. Selanjutnya Perbedaan mendasar antara notaris di BKPM dengan notaris Pasar Modal penulis melihat dari 4 subjek, yaitu akta, kehebasan klien memilih notaris, jumlah notaris dan prosedur penerimaan. Berdasarkan analisa tersebut di atas, maka penuEs menyarankan maka pemerintah perIu mempertilnbangkan untuk mengkaji ulang terhadap proses perizinan investasi tiga jam. Serta dibutuhkan pe1atihan dan sosiahsasi antara pemerintah dan notaris yang berhubungan dengan kegiatan perizinan penanaman luodal. Sehingga sebagai pelayan Inasyarakat, notatis dapat menunjukkan keakuratan, kecerdasan dan kecepatan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Penetapan Notaris di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Menurut Kode Etik Notaris Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Apakah the rule of law itu?

Azas-azas hukum perjanjian

Peranan hukum dalam penyelesaian krisis Perbankan di Indonesia

Etika profesi Hukum

Masalah korban kejahatan (Kumpulan karangan)

Senin	: 08.00-19.00
Selasa	: 08.00-19.00
Rabu	: 08.00-19.00
Kamis	: 08.00-19.00
Jumat	: 08.00-19.00
Sabtu	: Tutup
Minggu	: Tutup

Penetapan Notaris di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Menurut Kode Etik Notaris Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Follow Sosial Media PDRH FHUI