Tesis ini membahas mengenai penenggelaman kapal perikanan asing yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya dalam memberantas IUU Fishing yang dikaji berdasarkan hukum internasional. Penenggelaman kapal bertujuan untuk menunjukkan pemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan sumber daya alam yang dimilikinya. Tesis ini membahas mengenai pengaturan hukum internasional dan hukum nasional tentang IUU Fishing serta tentang penenggelaman kapal perikanan asing dan praktek pelaksanaannya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tindakan penenggelaman yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah sesuai dengan aturan hukum nasional yaitu Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan, serta aturan internasional yaitu UNCLOS 1982. Dalam UNCLOS 1982 memang tidak ada pengaturan khusus secara spesifìk tentang IUU Fishing. Namun terdapat ketentuan tentang yurisdiksi pidana yang dapat diterapkan bagi kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal di wilayah kedaulatan negara seperti laut teritorial. Terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEE, dalam UNCLOS 1982, negara pantai memiliki hak berdaulat yang eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam serta mengambil tindakan termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya.