• Beranda
  • Koleksi Skripsi
  • Hukum Yang Berlaku Dan Forum Yang Berwenang Untuk Menyelesaikan Sengketa Yang Timbul Dari Perjanjian Leasing Pesawat Udara

ID Koleksi:

44579

Jenis Koleksi:

Skripsi

Pengarang:

Fransiska Fiona Antolis

NPM:

1806219242

Jurusan:

PK 6 (Hukum Internasional)

Program Studi:

Ilmu Hukum

Pembimbing:

Lita Arijati SH. LLM.

Nomor Panggil:

PK 6-0000419

Pemilik:

PDRH FHUI

Kota Penerbitan:

Depok

Tahun:

2022

Lokasi:

FHUI Depok

Keyword:

forum yang berwenang ; hukum perdata internasional ; hukum yang berlaku ; perlindungan data pribadi

Softcopy:

-

Abstrak:

Leasing merupakan metode perolehan pesawat udara yang sering dipilih oleh perusahaan maskapai karena sifat leasing yang fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan maskapai. Suatu transaksi leasing biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang memuat beberapa hal termasuk hak-hak dan kewajiban para pihak. Ketidakmampuan salah satu pihak dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban tersebut biasanya menjadi pemicu terjadinya sengketa. Hampir semua perjanjian leasing pesawat udara melibatkan pihak lessor yang berasal dari negara yang berbeda dari lessee yang menyebabkan hal ini sebagai permasalahan Hukum Perdata Internasional. Oleh karena itu, apabila timbul sengketa dari perjanjian tersebut timbul pertanyaan hukum apakah yang berlaku dan forum apakah yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis titik taut pertalian sekunder yang dominan dalam menentukan hukum yang berlaku dan forum yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Leasing merupakan metode perolehan pesawat udara yang sering dipilih oleh perusahaan maskapai karena sifat leasing yang fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan maskapai. Suatu transaksi leasing biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang memuat beberapa hal termasuk hak-hak dan kewajiban para pihak. Ketidakmampuan salah satu pihak dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban tersebut biasanya menjadi pemicu terjadinya sengketa. Hampir semua perjanjian leasing pesawat udara melibatkan pihak lessor yang berasal dari negara yang berbeda dari lessee yang menyebabkan hal ini sebagai permasalahan Hukum Perdata Internasional. Oleh karena itu, apabila timbul sengketa dari perjanjian tersebut timbul pertanyaan hukum apakah yang berlaku dan forum apakah yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis titik taut pertalian sekunder yang dominan dalam menentukan hukum yang berlaku dan forum yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian leasing pesawat udara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa titik taut pertalian yang dominan dalam penentuan hukum yang berlaku dan forum yang berwenang adalah pilihan hukum dan pilihan forum para pihak yang diatur dalam perjanjian para pihak. yang diatur dalam perjanjian para pihak.

Ketersediaan

Eksemplar: 1 dari 1

Tersedia di: PDRH FHUI Depok

Dilihat: 99 kali

Pinjam Koleksi ini

*Harus login menggunakan akun SSO kamu yah!

PDRH-FHUI

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

Follow Sosial Media PDRH FHUI

Bergabunglah bersama kami untuk tetap terhubung dan berkomunikasi dengan saluran media sosial kami.