Setiap perbuatan hukum seharusnya dilakukan dengan iktikad baik dan tidak merugikan orang lain termasuk dalam pengajuan PKPU namun dalam praktik kerap terjadi pengalihan piutang oleh kreditor kepada pihak ketiga dan kreditor tersebut kemudian mengajukan permohonan PKPU terhadap debitor sebagaimana tampak diantaranya dalam Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif dan menggunakan pendekatan cases approach dan statutes approach untuk menelaah: (1) bagaimana pengaturan persyaratan permohonan PKPU oleh kreditor yang mengalihkan piutang melalui cessie?; (2) bagaimanakah pandangan pengadilan atas kedudukan cessionaris dalam permohonan PKPU?; dan (3) bagaimanakah penerapan hukum oleh Majelis Hakim atas iktikad baik cedent dalam Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn.? Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Permohonan PKPU harus memenuhi ketentuan Pasal 222 jo. Psl 8 UU-KPKPU yang mana cessie yang dilakukan cedent harus memenuhi ketentuan Pasal 613 jo. Buku III KUHPerdata. (2) Pengadilan pada umumnya mengakui praktik cessie dalam permohonan PKPU meskipun tidak seragam dalam memandang kedudukan cessionaris sebagai kreditor lain. (3) Majelis Hakim dalam kasus a quo kurang cermat mempertimbangkan keberadaan iktikad buruk Pemohon PKPU karena menggunakan dasar hukum yang tidak relevan. Oleh karena itu, selain melakukan amandemen terhadap UU-KPKPU dan KUHPerdata untuk lebih mengakomodir asas keseimbangan dalam hukum kepailitan nasional, Penulis menyarankan agar para pihak dalam kontrak mempertegas kebolehan/larangan cessie atas hak kontraktual sesuai asas kebebasan berkontrak dan iktikad baik.