Penelitian ini membahas mengenai penggunaan Dekstrometorfan yang merupakan produk turunan Morfin, dimana telah terdapat inkonsistensi terhadap legalitas penggunaannya dalam obat batuk. Obat batuk yang mengandung Dekstrometorfan yang merupakan produk turunan Morfin dapat menimbulkan efek mabuk apabila dikonsumsi dengan dosis berlebih. Sehingga, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal untuk melakukan penarikan izin edar terhadap obat batuk tersebut. Kemudian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI kembali mengeluarkan peraturan, yakni Peraturan BPOM No. 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Obat? Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan dengan tujuan untuk pengawasan yang lebih ketat.Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan penggunaan zat Dekstrometorfan dengan benar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlu adanya kepastian hukum terhadap legalitas dari penggunaan obat batuk tersebut yang mengandung Dekstrometorfan untuk mencegah terjadinya inkonsistensi terhadap penerapan regulasi serta terjadinya penarikan izin edar, dimana pengkajian dapat dilakukan dengan menggunakan teori serta peraturan hukum yang berlaku selama tidak bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Penarikan izin edar obat batuk pada dasarnya dapat berdampak pada masyarakat yang mengalami sakit batuk kering karena dapat mengganggu hak atas kesehatannya, sehingga perlu ketegasan dalam penerapan kebijakan oleh pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI terhadap penggunaan Obat Batuk yang mengandung Dekstrometorfan untuk dapat mencapai tujuan dari hukum kesehatan.