..:: Detail Koleksi | PUSAT DOKUMENTASI & REFERENSI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA ::..

Skripsi ini membahas mengenai pengalihan piutang secara cessie yang dilakukan oleh salah satu anggota kreditor, yakni PT China Construction Bank kepada Tomy Winata dalam fasilitas pemberian kredit sindikasi untuk pembangunan Hotel Kuta Paradiso yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 555/PDT.G/2018/PN.JKT.UTR Jo. Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim dari tingkat pertama hingga tingkat banding memutuskan perbuatan cessie tersebut tidaklah sah dikarenakan dilakukan tanpa hak dan wewenang yang sepenuhnya telah beralih ke Fireworks Venture Limited selaku anggota kreditor baru dalam kredit sindikasi tersebut. Atas pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Fireworks Venture Limited merupakan kreditor tunggal atas piutang kredit sindikasi tersebut juga mempengaruhi kedudukan anggota kreditor lain yang tergabung dalam pemberian fasilitas kredit sindikasi yang telah diakui kedudukannya seperti Gaston Investment Limited dalam Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST yang mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT Geria Wijaya Prestige selaku debitor. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis untuk menjawab permasalahan hukum tersebut.Hasil analisis penulis adalah pengalihan piutang yang dilakukan oleh PT China Construction Bank dan Tomy Winata telah dilakukan sesuai dengan besaran pinjamannya dan dilakukan berdasarkan rechtstitel yang sah sebagaimana memenuhi ketentuan dalam Pasal 584 KUHPerdata dalam pengalihan piutang yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sehingga pengalihan piutang secara cessie tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, Penulis dalam sarannya berharap Majelis Hakim dapat lebih cermat dan teliti dalam memutus suatu perkara, terutama dalam mempertimbangkan dalil dalil yang diajukan oleh pihak penggugat dalam gugatan dan juga jawaban dari pihak tergugat dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan beserta alat bukti yang diajukan ke dalam persidangan agar para pihak yang berperkara dapat memperoleh putusan sebagaimana seadil-adilnya.

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

ID Koleksi:	43963
Jenis Koleksi:	Skripsi
Pengarang:	HANA RIRIS MAYRIN VERANDA
NPM:	1706048021
Jurusan:	PK 1 (Hukum Perdata)
Program Studi:	Ilmu Hukum
Pembimbing:	Dr. Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H
Nomor Panggil:	PK 1-0001380
Pemilik:	PDRH FHUI
Kota Penerbitan:	Depok
Tahun:	2020
Lokasi:	FHUI Depok
Keyword:	hukum persaingan usaha ; merger ; grab ; uber ; singapura
Softcopy:	-
Abstrak: Skripsi ini membahas mengenai pengalihan piutang secara cessie yang dilakukan oleh salah satu anggota kreditor, yakni PT China Construction Bank kepada Tomy Winata dalam fasilitas pemberian kredit sindikasi untuk pembangunan Hotel Kuta Paradiso yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 555/PDT.G/2018/PN.JKT.UTR Jo. Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim dari tingkat pertama hingga tingkat banding memutuskan perbuatan cessie tersebut tidaklah sah dikarenakan dilakukan tanpa hak dan wewenang yang sepenuhnya telah beralih ke Fireworks Venture Limited selaku anggota kreditor baru dalam kredit sindikasi tersebut. Atas pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Fireworks Venture Limited merupakan kreditor tunggal atas piutang kredit sindikasi tersebut juga mempengaruhi kedudukan anggota kreditor lain yang tergabung dalam pemberian fasilitas kredit sindikasi yang telah diakui kedudukannya seperti Gaston Investment Limited dalam Putusan Perkara Nomor 26/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST yang mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PT Geria Wijaya Prestige selaku debitor. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis untuk menjawab permasalahan hukum tersebut.Hasil analisis penulis adalah pengalihan piutang yang dilakukan oleh PT China Construction Bank dan Tomy Winata telah dilakukan sesuai dengan besaran pinjamannya dan dilakukan berdasarkan rechtstitel yang sah sebagaimana memenuhi ketentuan dalam Pasal 584 KUHPerdata dalam pengalihan piutang yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sehingga pengalihan piutang secara cessie tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, Penulis dalam sarannya berharap Majelis Hakim dapat lebih cermat dan teliti dalam memutus suatu perkara, terutama dalam mempertimbangkan dalil dalil yang diajukan oleh pihak penggugat dalam gugatan dan juga jawaban dari pihak tergugat dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan beserta alat bukti yang diajukan ke dalam persidangan agar para pihak yang berperkara dapat memperoleh putusan sebagaimana seadil-adilnya.

ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 555/PDT.G/2018/PN.JKT.UTR Jo. Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI)

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Apakah the rule of law itu?

Azas-azas hukum perjanjian

Peranan hukum dalam penyelesaian krisis Perbankan di Indonesia

Etika profesi Hukum

Masalah korban kejahatan (Kumpulan karangan)

Senin	: 08.00-19.00
Selasa	: 08.00-19.00
Rabu	: 08.00-19.00
Kamis	: 08.00-19.00
Jumat	: 08.00-19.00
Sabtu	: Tutup
Minggu	: Tutup

ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE (Studi Kasus Atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 555/PDT.G/2018/PN.JKT.UTR Jo. Putusan Nomor 272/PDT/2020/PT.DKI)

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Follow Sosial Media PDRH FHUI