..:: Detail Koleksi | PUSAT DOKUMENTASI & REFERENSI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA ::..

Suatu peristiwa perceraian dapat dibatalkan. Ketentuan pembatalan perceraian hanya berlaku untuk penganut agama selain Islam. Payung hukum atas ketentuan tersebut sampai saat ini hanya diatur dalam Pasal 43 UU Administrasi Kependudukan tentang Pencatatan Pembatalan Perceraian dan peraturan pelaksananya. Namun, ketentuan tersebut masih beluh dipahami dengan baik oleh penegak hukum khususnya Majelis Hakim dalam Penetapan No. 702/Pdt.P/2019/PN.Tng. Dalam penetapan ini, Majelis Hakim menolak permohonan Para Pemohon terkait pembatalan perceraian karena Majelis Hakim merujuk pada Pasal 72 UU Administrasi Kependudukan tentang Pembatalan Akta Pencatatan Sipil. Penulis dalam tulisan skripsi ini akan membahas mengenai ketentuan perkawinan dan perceraian yang diatur dalam UU Perkawinan, serta membahas mengenai ketentuan pembatalan perceraian berdasarkan perpu di Indonesia yang kemudian dikaitkan dengan analisis Penetapan Nomor 702/Pdt.P/2019/PN.Tng. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif-analitis sehingga kesimpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini yakni Pasal 43 dengan Pasal 72 UU Administrasi Kependudukan memiliki perbedaan makna dan penerapannya. Sehingga, Majelis Hakim dalam perkara pembatalan perceraian seharusnya hanya merujuk pada Pasal 43 UU Administrasi Kependudukan saja sesuai asas lex specialis derogat legi generalis. Terlebih lagi, hanya dengan merujuk pada Pasal 43 UU Administrasi Kependudukan, maka akta perceraian dari Para Pemohon akan dicabut sehingga secara otomatis akta perceraian tersebut tidak akan berlaku lagi. Selain itu, Para Pemohon juga seharusnya hanya merujuk pada Pasal 43 UU Administrasi Kependudukan saja.

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

ID Koleksi:	43696
Jenis Koleksi:	Skripsi
Pengarang:	Anzalta Biantiarawati Fardhani
NPM:	1706977191
Jurusan:	PK 1 (Hukum Perdata)
Program Studi:	Ilmu Hukum
Pembimbing:	Surini Ahlan Sjarif SH. MH. Dan Endah Hartati SH. MH.
Nomor Panggil:	PK 1-0001324
Pemilik:	PDRH FHUI
Kota Penerbitan:	Depok
Tahun:	2021
Lokasi:	FHUI Depok
Keyword:	telemedicine ; corona virus disease 2019 ; era new normal ; pelayanan kesehatan ; malpraktik ; pertanggungjawaban hukum dokter ; program telemedicine indonesia (temenin) ; rumah sakit dr. cipto mangunkusumo
Softcopy:	-
Abstrak: Suatu peristiwa perceraian dapat dibatalkan. Ketentuan pembatalan perceraian hanya berlaku untuk penganut agama selain Islam. Payung hukum atas ketentuan tersebut sampai saat ini hanya diatur dalam Pasal 43 UU Administrasi Kependudukan tentang Pencatatan Pembatalan Perceraian dan peraturan pelaksananya. Namun, ketentuan tersebut masih beluh dipahami dengan baik oleh penegak hukum khususnya Majelis Hakim dalam Penetapan No. 702/Pdt.P/2019/PN.Tng. Dalam penetapan ini, Majelis Hakim menolak permohonan Para Pemohon terkait pembatalan perceraian karena Majelis Hakim merujuk pada Pasal 72 UU Administrasi Kependudukan tentang Pembatalan Akta Pencatatan Sipil. Penulis dalam tulisan skripsi ini akan membahas mengenai ketentuan perkawinan dan perceraian yang diatur dalam UU Perkawinan, serta membahas mengenai ketentuan pembatalan perceraian berdasarkan perpu di Indonesia yang kemudian dikaitkan dengan analisis Penetapan Nomor 702/Pdt.P/2019/PN.Tng. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif-analitis sehingga kesimpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini yakni Pasal 43 dengan Pasal 72 UU Administrasi Kependudukan memiliki perbedaan makna dan penerapannya. Sehingga, Majelis Hakim dalam perkara pembatalan perceraian seharusnya hanya merujuk pada Pasal 43 UU Administrasi Kependudukan saja sesuai asas lex specialis derogat legi generalis. Terlebih lagi, hanya dengan merujuk pada Pasal 43 UU Administrasi Kependudukan, maka akta perceraian dari Para Pemohon akan dicabut sehingga secara otomatis akta perceraian tersebut tidak akan berlaku lagi. Selain itu, Para Pemohon juga seharusnya hanya merujuk pada Pasal 43 UU Administrasi Kependudukan saja.

Penolakan Permohonan Pembatalan Perceraian Dari Sudut Pandang UU Administrasi Kependudukan (Analisis Penetapan Nomor 702/Pdt.P/2019/PN.Tng)

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Apakah the rule of law itu?

Azas-azas hukum perjanjian

Peranan hukum dalam penyelesaian krisis Perbankan di Indonesia

Etika profesi Hukum

Masalah korban kejahatan (Kumpulan karangan)

Senin	: 08.00-16.00
Selasa	: 08.00-16.00
Rabu	: 08.00-16.00
Kamis	: 08.00-16.00
Jumat	: 08.00-16.00
Sabtu	: Tutup
Minggu	: Tutup

Penolakan Permohonan Pembatalan Perceraian Dari Sudut Pandang UU Administrasi Kependudukan (Analisis Penetapan Nomor 702/Pdt.P/2019/PN.Tng)

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Follow Sosial Media PDRH FHUI