• Beranda
  • Koleksi Skripsi
  • dugaan kartel penetapan suku bunga pinjaman peer-to-peer lending oleh asosiasi fintech pendanaan bersama indonesia (AFPI)

ID Koleksi:

43602

Jenis Koleksi:

Skripsi

Pengarang:

bram michael joshua

NPM:

1606909385

Jurusan:

PK 4 (Hukum Ekonomi)

Program Studi:

Ilmu Hukum

Pembimbing:

ditha wiraputra, S.H.,M.E.

Nomor Panggil:

PK 4-0001833

Pemilik:

PDRH FHUI

Kota Penerbitan:

Depok

Tahun:

2020

Lokasi:

FHUI Depok

Keyword:

indonesia ; yurisdiksi ; perlindungan data pribadi

Softcopy:

-

Abstrak:

Tidak semua masyarakat di indonesia memiliki akses ke perbankan, sehingga timbul berbagai penghimpunan dana masyarakat yang berbasis lembaga keuangan non-bank dan lembaga keuangan lainnya yang dapat membantu permasalahan perolehan dana dari bank serta diikuti dengan sistem teknologi dan informasi dan informasi yang mulai berkembang pesat di indonesia. salah satu bentuk yang muncul ditengah kebutuhan masyarakat dalam akses perolehan dana, yaitu peer to peer lending. Akhir-akhir ini ramai diberitakan oleh media bahwa muncul masalah terkait penetapan suku bunga peer-to-peer lending. hal ini disebabkan oleh penetapan bunga yang dilakukan oleh asosiasi fintech pendanaan bersama indonesia (AFPI) dirasa cukup tinggi, yakni 0,8% per hari. penetapan bunga pinjaman per-to-peer lending ditetapkan oleh asosiasi yang ditunjuk oleh otoritas jasa keuangan(OJK). Dengan penetapan bunga yang menjadi kewenangan asosiasi fintech pendanaan bersama indonesia (AFPI) yang mana adalah pelaku usaha penyelenggara usaha peer-to-peer lending yang menjadi anggota asosiasi, dapat membuat celah bagi pelaku usaha untuk melakukan praktik usaha tidak sehat, khususnya praktik artikel. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Dari penelitian ini penulis berpendapat tindakan penetapan bunga pinjaman yang dilakukan oleh AFPI tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli ataupun terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Otoritas jasa keuangan memang membiarkan penetapan bunga peer-to-peer lending diserahkan kepada asosiasi dan masing-masing penyelenggara karena peer-to-peer lending di indonesia masih tergolong baru dan masi dalam tahap awal, sehingga dibutuhkan keleluasaan dalam menjalankan usahanya sehingga usaha peer-to-peer lending dapat berkembang dan maju kedepannya di indonesia

Ketersediaan

Eksemplar: 1 dari 1

Tersedia di: PDRH FHUI Depok

Dilihat: 97 kali

Pinjam Koleksi ini

*Harus login menggunakan akun SSO kamu yah!

PDRH-FHUI

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

Follow Sosial Media PDRH FHUI

Bergabunglah bersama kami untuk tetap terhubung dan berkomunikasi dengan saluran media sosial kami.