..:: Detail Koleksi | PUSAT DOKUMENTASI & REFERENSI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA ::..

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaturan mengenai tanggung jawab Direksi dan kaitannya dengan pelaksanaan doktrin business judgment rule dalam kepailitan Perseroan Terbatas menurut hukum positif di Indonesia, dan melakukan identifikasi serta analisa mengenai kemungkinan penerapan tanggung jawab pribadi Direksi dalam konsep perlindungan Safe Harbor dan Insolvent Trading di Australia dalam praktik kepailitan perseroan di Indonesia. Bentuk penelitian yang akan Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, dimana penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan hukum yang timbul, dan dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa teradapat kemungkinan penerapan perlindungan pembebanan tanggung jawab pribadi terhadap Direksi atas insolvent trading dalam pengaturan hukum kepailitan di Indonesia, yaitu dalam hal penambahan unsur pembuktian pembenaan tanggung jawab pribadi terhadap Direksi atas kepailitan Perseroan yang diatur dalam Pasal 104 ayat (44) UU Perseroan Tersebut dengan memberikan penjelasan macam-macam tindakan pencegahan yang dapat dilakukan Direksi untuk menghindari kepailitan Perseroan, dan penambahan ketentuan mengenai perlindungan terhadap beban tanggung jawab pribadi Direksi atas perbuatan Direksi tanpa persetujuan pengurus yang menimbulkan kewajiban dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 240 ayat (3) UUK-PKPU. Adanya kemungkinan penerapan tersebut menjadikan perlu dirumuskan suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana bentuk perwujudan asas undang-undang kepailitan pada umumnya bahwa undang-undang seyogyanya memberikan kesempatan restruktrurisasi utang sebelum diambil putusan pernyataan pailit kepada Debitor yang masih memiliki usaha yang prospektif, untuk mendorong Direksi beritikad baik melaksanakan fiduciary duty dengan sebaik-baiknya, tanpa dibayangi kekhawatiran harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

ID Koleksi:	43590
Jenis Koleksi:	Skripsi
Pengarang:	Dewi Cahya Hapsari
NPM:	1606909334
Jurusan:	PK 4 (Hukum Ekonomi dan Bisnis)
Program Studi:	Ilmu Hukum
Pembimbing:	Dr. Teddy Anggoro, S.H., M.H Pembimbing
Nomor Panggil:	PK 4-0001821
Pemilik:	PDRH FHUI
Kota Penerbitan:	Depok
Tahun:	2020
Lokasi:	FHUI Depok
Keyword:	price fixing ; freight container ; persaingan usaha
Softcopy:	-
Abstrak: Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaturan mengenai tanggung jawab Direksi dan kaitannya dengan pelaksanaan doktrin business judgment rule dalam kepailitan Perseroan Terbatas menurut hukum positif di Indonesia, dan melakukan identifikasi serta analisa mengenai kemungkinan penerapan tanggung jawab pribadi Direksi dalam konsep perlindungan Safe Harbor dan Insolvent Trading di Australia dalam praktik kepailitan perseroan di Indonesia. Bentuk penelitian yang akan Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, dimana penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan hukum yang timbul, dan dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa teradapat kemungkinan penerapan perlindungan pembebanan tanggung jawab pribadi terhadap Direksi atas insolvent trading dalam pengaturan hukum kepailitan di Indonesia, yaitu dalam hal penambahan unsur pembuktian pembenaan tanggung jawab pribadi terhadap Direksi atas kepailitan Perseroan yang diatur dalam Pasal 104 ayat (44) UU Perseroan Tersebut dengan memberikan penjelasan macam-macam tindakan pencegahan yang dapat dilakukan Direksi untuk menghindari kepailitan Perseroan, dan penambahan ketentuan mengenai perlindungan terhadap beban tanggung jawab pribadi Direksi atas perbuatan Direksi tanpa persetujuan pengurus yang menimbulkan kewajiban dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 240 ayat (3) UUK-PKPU. Adanya kemungkinan penerapan tersebut menjadikan perlu dirumuskan suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana bentuk perwujudan asas undang-undang kepailitan pada umumnya bahwa undang-undang seyogyanya memberikan kesempatan restruktrurisasi utang sebelum diambil putusan pernyataan pailit kepada Debitor yang masih memiliki usaha yang prospektif, untuk mendorong Direksi beritikad baik melaksanakan fiduciary duty dengan sebaik-baiknya, tanpa dibayangi kekhawatiran harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan

Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Komparatif Prinsip Safe Harbour Protection On Insolvent Trading Dalam Hukum Kepailitan Di Australia)

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Apakah the rule of law itu?

Azas-azas hukum perjanjian

Peranan hukum dalam penyelesaian krisis Perbankan di Indonesia

Etika profesi Hukum

Masalah korban kejahatan (Kumpulan karangan)

Senin	: 08.00-19.00
Selasa	: 08.00-19.00
Rabu	: 08.00-19.00
Kamis	: 08.00-19.00
Jumat	: 08.00-19.00
Sabtu	: Tutup
Minggu	: Tutup

Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Komparatif Prinsip Safe Harbour Protection On Insolvent Trading Dalam Hukum Kepailitan Di Australia)

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Follow Sosial Media PDRH FHUI