..:: Detail Koleksi | PUSAT DOKUMENTASI & REFERENSI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA ::..

Independensi hakim Pengadilan Pajak berdampak pada keadilan dan kepastian hukum dalam keputusan sengketa pajak. Sebagai negara yang sama-sama menganut sistem hukum sipil (civil law) ternyata Sistem Peradilan Pajak Indonesia dan Korea berbeda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menganalisis dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder dan sebagai batu uji pendekatan yang dipakai adalah Bangalore Principles. Permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana independensi hakim Pengadilan Pajak di dalam sistem hukum di Indonesia dan di Korea dan apakah Pengadilan Pajak Indonesia dan Korea telah memberikan peluang yang memadai bagi wajib pajak untuk melakukan upaya hukum. Hakim Pengadilan Pajak di Indonesia maupun di Korea kurang independen hal tersebut akan mengganggu independensi hakim dalam memutuskan sengketa pajak. Dalam sistem hukum Indonesia peluang yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk melakukan upaya hukum dirasa sangat kurang karena putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan bersifat final dan mengikat. Sedangkan dalam sistem hukum Korea peluang upaya hukum dirasa cukup ideal karena mengenal upaya hukum banding, kasasi.

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

ID Koleksi:	40829
Jenis Koleksi:	Skripsi
Pengarang:	Bang Chi Young
NPM:	1006766296
Jurusan:	PK 3 (Hukum Acara/Praktisi Hukum)
Program Studi:	Ilmu Hukum
Pembimbing:	Eka Sri Sunarti, S.H., M.Si. (Pembimbing II),R. Narendra Jatna, S.H., LL.M. Pembimbing I
Nomor Panggil:	PK 3-0000388
Pemilik:	PDRH FHUI
Kota Penerbitan:	Depok
Tahun:	2016
Lokasi:	FHUI Depok
Keyword:	independensi ; hakim ; pengadilan pajak indonesia ; pengadilan pajak korea
Softcopy:	-
Abstrak: Independensi hakim Pengadilan Pajak berdampak pada keadilan dan kepastian hukum dalam keputusan sengketa pajak. Sebagai negara yang sama-sama menganut sistem hukum sipil (civil law) ternyata Sistem Peradilan Pajak Indonesia dan Korea berbeda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menganalisis dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder dan sebagai batu uji pendekatan yang dipakai adalah Bangalore Principles. Permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana independensi hakim Pengadilan Pajak di dalam sistem hukum di Indonesia dan di Korea dan apakah Pengadilan Pajak Indonesia dan Korea telah memberikan peluang yang memadai bagi wajib pajak untuk melakukan upaya hukum. Hakim Pengadilan Pajak di Indonesia maupun di Korea kurang independen hal tersebut akan mengganggu independensi hakim dalam memutuskan sengketa pajak. Dalam sistem hukum Indonesia peluang yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk melakukan upaya hukum dirasa sangat kurang karena putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan bersifat final dan mengikat. Sedangkan dalam sistem hukum Korea peluang upaya hukum dirasa cukup ideal karena mengenal upaya hukum banding, kasasi.

Independensi Hakim pengadilan pajak Indonesia dibandingkan dengan Hakim pengadilan pajak Korea

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Apakah the rule of law itu?

Azas-azas hukum perjanjian

Peranan hukum dalam penyelesaian krisis Perbankan di Indonesia

Etika profesi Hukum

Masalah korban kejahatan (Kumpulan karangan)

Senin	: 08.00-19.00
Selasa	: 08.00-19.00
Rabu	: 08.00-19.00
Kamis	: 08.00-19.00
Jumat	: 08.00-19.00
Sabtu	: Tutup
Minggu	: Tutup

Independensi Hakim pengadilan pajak Indonesia dibandingkan dengan Hakim pengadilan pajak Korea

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Follow Sosial Media PDRH FHUI