..:: Detail Koleksi | PUSAT DOKUMENTASI & REFERENSI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA ::..

Skripsi ini membahas tiga permasalahan yaitu mengenai: Apakah Surat Keputusan Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dikatakan sebagai jaminan? Bagaimana ketentuan dan prosedur dari pelaksanaan pemberian kredit Dewan Perwakilan Rakyat pada Bank BJB Kantor Wilayah II? Bagaimana Bank BJB Kantor Wilayah II mengatasi dan menyelesaikan kredit macet akibat debitor wanprestasi? Berdasarkan metode penelitian kepustakaan, wawancara dan studi kasus di Bank BJB Kantor Wilayah II, penulisan skripsi ini bertujuan memberikan deskripsi konstruksi hukum SK Pengangkatan DPRD sebagai agunan di Bank. Kesimpulan: 1) SK Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak termasuk sebagai jaminan gadai karena tidak memiliki nilai (tidak dapat dijual) dan nilai yuridis (tidak dapat dipindah tangankan) 2) Pengikatan kredit DPRD bukanlah SK Pengangkatan DPRD melainkan gaji DPRD yang bersangkutanlah yang menjadi jaminan pokok dalam proses kredit tersebut. 3) Bank BJB dalam menyalurkan kredit DPRD sampai saat ini tidak pernah mengalami macet, namun bank memiliki tindakan preventif untuk menghadapi kemungkinan adanya kredit macet yaitu dengan wajibkan debitor mengasuransikan kreditnya, jika terdapat kredit bermasalah maka bank akan menyelesaikan kredit macet tersebut merujuk Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/26/DKBU tanggal 9 September 2012 Perihal Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

ID Koleksi:	40781
Jenis Koleksi:	Skripsi
Pengarang:	Sarina Rulita
NPM:	1206209091
Jurusan:	PK 1 (Hukum Perdata)
Program Studi:	Ilmu Hukum
Pembimbing:	Abdul Salam, S.H., M.H. Pembimbing I,Suharnoko, S.H., MLi (Pembimbing II)
Nomor Panggil:	PK 1-0000622
Pemilik:	PDRH FHUI
Kota Penerbitan:	Depok
Tahun:	2016
Lokasi:	FHUI Depok
Keyword:	agunan ; gadai ; sk dprd ; kredit.
Softcopy:	-
Abstrak: Skripsi ini membahas tiga permasalahan yaitu mengenai: Apakah Surat Keputusan Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dikatakan sebagai jaminan? Bagaimana ketentuan dan prosedur dari pelaksanaan pemberian kredit Dewan Perwakilan Rakyat pada Bank BJB Kantor Wilayah II? Bagaimana Bank BJB Kantor Wilayah II mengatasi dan menyelesaikan kredit macet akibat debitor wanprestasi? Berdasarkan metode penelitian kepustakaan, wawancara dan studi kasus di Bank BJB Kantor Wilayah II, penulisan skripsi ini bertujuan memberikan deskripsi konstruksi hukum SK Pengangkatan DPRD sebagai agunan di Bank. Kesimpulan: 1) SK Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak termasuk sebagai jaminan gadai karena tidak memiliki nilai (tidak dapat dijual) dan nilai yuridis (tidak dapat dipindah tangankan) 2) Pengikatan kredit DPRD bukanlah SK Pengangkatan DPRD melainkan gaji DPRD yang bersangkutanlah yang menjadi jaminan pokok dalam proses kredit tersebut. 3) Bank BJB dalam menyalurkan kredit DPRD sampai saat ini tidak pernah mengalami macet, namun bank memiliki tindakan preventif untuk menghadapi kemungkinan adanya kredit macet yaitu dengan wajibkan debitor mengasuransikan kreditnya, jika terdapat kredit bermasalah maka bank akan menyelesaikan kredit macet tersebut merujuk Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/26/DKBU tanggal 9 September 2012 Perihal Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Telaah hukum terhadap SK pengangkatan DPRD sebagai agunan (Studi kasus Bank BJB Kantor Wilayah II)

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Apakah the rule of law itu?

Azas-azas hukum perjanjian

Peranan hukum dalam penyelesaian krisis Perbankan di Indonesia

Etika profesi Hukum

Masalah korban kejahatan (Kumpulan karangan)

Senin	: 08.00-16.00
Selasa	: 08.00-16.00
Rabu	: 08.00-16.00
Kamis	: 08.00-16.00
Jumat	: 08.00-16.00
Sabtu	: Tutup
Minggu	: Tutup

Telaah hukum terhadap SK pengangkatan DPRD sebagai agunan (Studi kasus Bank BJB Kantor Wilayah II)

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Follow Sosial Media PDRH FHUI