• Beranda
  • Koleksi Skripsi
  • Penegakan hukum dalam hal proses penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap setiap orang yang menggunakan paspor Republik Indonesia palsu untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia

ID Koleksi:

40509

Jenis Koleksi:

Skripsi

Pengarang:

Danny Ariana

NPM:

503230447

Jurusan:

PK 3 (Hukum Acara/Praktisi Hukum)

Program Studi:

Ilmu Hukum

Pembimbing:

Febby M. Nelson, SH., MH. (Pembimbing II),Junaedi, SH., MSi., LLM Pembimbing I

Nomor Panggil:

PK 3-0000305

Pemilik:

PDRH FHUI

Kota Penerbitan:

Depok

Tahun:

2009

Lokasi:

FHUI Depok

Keyword:

paspor ri palsu ; penegakan hukum ; penyidikan

Softcopy:

-

Abstrak:

Skripsi ini membahas tentang kejahatan keimigrasian yang terjadi di wilayah Bandara Soekarno-Hatta, khususnya kejahatan penggunaan paspor RI palsu yang digunakan untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia. Meskipun kejahatan tersebut hanya berupa kejahatan pemalsuan dokumen, namun bila tidak dilakukan penegakan hukum, dapat berakibat fatal karena kejahatan tersebut menjadi pintu masuk bagi kejahatan lainnya, seperti terorisme, human trafficking, narkotika dan lain sebagainya. Penulisan ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan desain deskritif yakni dengan melihat contoh kasus yang ada. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara yang dilakukan terhadap narasumber yang terdiri dari praktisi pada Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kepolisian Resort Bandara Soekarno-Hatta. Selain metode wawancara, juga digunakan metode studi pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur lainnya baik cetak maupun elektronik. Dari hasil analisa terhadap contoh kasus yang ada dan dari hasil wawancara, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1). Penegakan hukum khususnya dalam proses penyidikan tindak pidana keimigrasian belum berjalan efektif, hal ini dikarenakan masih terdapat kendala seperti penempatan tersangka pada karantina imigrasi sambil menunggu proses penyidikan dimana tidak dihitung sebagai masa tahanan dan tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan tersangka. Apabila dokumen yang dipalsukan adalah paspor negara asing, tidak dapat dilakukan tindakan pro-justisia karena kejahatan tersebut belum diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, sehingga PPNS imigrasi lebih sering menggunakan upaya tindakan keimigrasian berupa pengusiran ke negara asal bagi pelaku kejahatan, hal ini tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan tidak menutup kemungkinan mereka akan kembali ke Indonesia dengan modus yang berbeda. 2) Hal lainnya diluar proses penyidikan yang berpengaruh dalam penegakan hukum yakni kualitas SDM PPNS imigrasi dalam mendeteksi paspor palsu, baik paspor RI maupun paspor asing masih kurang, hal ini juga disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasana untuk mendeteksi paspor asing yang dimiliki imigrasi. PPNS imigrasi juga masih mengalami kendala dalam penyusunan Berkas Perkara, sehingga masih memerlukan bantuan dari Korwas PPNS. Selain itu faktor dana atau anggaran untuk melakukan proses penyidikan oleh PPNS imigrasi masih mengalami kendala, sehingga proses berjalannya penyidikan menjadi terhambat.

Ketersediaan

Eksemplar: 1 dari 1

Tersedia di: PDRH FHUI Depok

Dilihat: 506 kali

Pinjam Koleksi ini

*Harus login menggunakan akun SSO kamu yah!

PDRH-FHUI

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

Follow Sosial Media PDRH FHUI

Bergabunglah bersama kami untuk tetap terhubung dan berkomunikasi dengan saluran media sosial kami.