..:: Detail Koleksi | PUSAT DOKUMENTASI & REFERENSI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA ::..

Dimulai dengan diundangkannya undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merumuskan secara jelas bahwa untuk pengisisian jabatan kepala daerah dilakukan dengan pemilihan langsung oleh rakyat, menjadi tonggak baru dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dengan sistem pemilihan one man, one vote maka suara dari pemilih menjadi sangat berarti dalam suatu pemilihan kepala daerah. Jumlah suara menjadi sangat penting karena akan menjadi penentu utama bagi hasil pemilihan kepala daerah. Oleh karenanya, jumlah suara sering menjadi salah satu sumber konflik dalam pemilihan kepala daerah. Undang-undang No. 32 tahun 2004 sendiri telah menentukan bagaimana cara yang dapat digunakan apabila ada perbedaan pendapat diantara pasangan calon kepala daerah mengenai hasil pemilihan kepala daerah ini, dimana ditentukan bahwa persengketaan mengenai hasil pemilihan kepala daerah diselesaikan melalui Mahkamah Agung. Perubahan besar atas penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah terjadi setelah diundangkanya undang-undang No 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, diamana sebelumnya terjadi pergesahan pemahaman mengenai pemilihan kepala daerah itu sendiri. Pemilihan kepala daerah yang sebelumnya dipahami sebagai bagian dari rezim pemerintahan daerah, namun untuk saat ini pemilihan kepala daerah dipandang sebagai rezim Pemilihan umum (Pemilu). Oleh karenanya, penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah pun akhirnya disamakan dengan proses penyelesaian sengketa hasil Pemilu, yaitu Mahkamah Konstitusi. Sehingga untuk sengketa hasil pemilihan kepala daerah tidak lagi ditangani oleh Mahkamah Agung, melainkan saat ini ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah ini ketika ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, dari sudut hukum acaranya sangat bebeda dengan hukum acara yang digunakan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki hukum acaranya sendiri yang diatur dalam undang-undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan juga dalam peraturan-peraturan Mahkamah Konstitusi.

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

ID Koleksi:	39580
Jenis Koleksi:	Skripsi
Pengarang:	Enggar Siswoko
NPM:	504000801
Jurusan:	PK 3 (Hukum Acara/Praktisi Hukum)
Program Studi:	Ilmu Hukum
Pembimbing:	Chudry Sitompul, S.H.,M.H.,Disriani Latifah,S.H.,M.H.
Nomor Panggil:	PK 3-0000260
Pemilik:	PDRH FHUI
Kota Penerbitan:	Depok
Tahun:	2009
Lokasi:	FHUI Depok
Keyword:	penyelesaian sengketa ; kepala daerah ; sengketa
Softcopy:	-
Abstrak: Dimulai dengan diundangkannya undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merumuskan secara jelas bahwa untuk pengisisian jabatan kepala daerah dilakukan dengan pemilihan langsung oleh rakyat, menjadi tonggak baru dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Dengan sistem pemilihan one man, one vote maka suara dari pemilih menjadi sangat berarti dalam suatu pemilihan kepala daerah. Jumlah suara menjadi sangat penting karena akan menjadi penentu utama bagi hasil pemilihan kepala daerah. Oleh karenanya, jumlah suara sering menjadi salah satu sumber konflik dalam pemilihan kepala daerah. Undang-undang No. 32 tahun 2004 sendiri telah menentukan bagaimana cara yang dapat digunakan apabila ada perbedaan pendapat diantara pasangan calon kepala daerah mengenai hasil pemilihan kepala daerah ini, dimana ditentukan bahwa persengketaan mengenai hasil pemilihan kepala daerah diselesaikan melalui Mahkamah Agung. Perubahan besar atas penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah terjadi setelah diundangkanya undang-undang No 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, diamana sebelumnya terjadi pergesahan pemahaman mengenai pemilihan kepala daerah itu sendiri. Pemilihan kepala daerah yang sebelumnya dipahami sebagai bagian dari rezim pemerintahan daerah, namun untuk saat ini pemilihan kepala daerah dipandang sebagai rezim Pemilihan umum (Pemilu). Oleh karenanya, penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah pun akhirnya disamakan dengan proses penyelesaian sengketa hasil Pemilu, yaitu Mahkamah Konstitusi. Sehingga untuk sengketa hasil pemilihan kepala daerah tidak lagi ditangani oleh Mahkamah Agung, melainkan saat ini ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah ini ketika ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, dari sudut hukum acaranya sangat bebeda dengan hukum acara yang digunakan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki hukum acaranya sendiri yang diatur dalam undang-undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan juga dalam peraturan-peraturan Mahkamah Konstitusi.

Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Menurut Undang - Undang N0 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Studi Kasus : Pemilihan Gubernur Propinsi Jawa Timur Tahun 2008

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Apakah the rule of law itu?

Azas-azas hukum perjanjian

Peranan hukum dalam penyelesaian krisis Perbankan di Indonesia

Etika profesi Hukum

Masalah korban kejahatan (Kumpulan karangan)

Senin	: 08.00-19.00
Selasa	: 08.00-19.00
Rabu	: 08.00-19.00
Kamis	: 08.00-19.00
Jumat	: 08.00-19.00
Sabtu	: Tutup
Minggu	: Tutup

Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Menurut Undang - Undang N0 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Studi Kasus : Pemilihan Gubernur Propinsi Jawa Timur Tahun 2008

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Follow Sosial Media PDRH FHUI