ID Koleksi:

39024

Jenis Koleksi:

Skripsi

Pengarang:

Entol Maliki Achyar

NPM:

0596230443

Jurusan:

PK 1 (Hukum Perdata)

Program Studi:

Ilmu Hukum

Pembimbing:

Winarsih Imam Subekti, supervisor Suharnoko, supervisor

Nomor Panggil:

PK 1 - 0000261

Pemilik:

PDRH FHUI

Kota Penerbitan:

Depok

Tahun:

2003

Lokasi:

FHUI Depok

Keyword:

environmental law --indonesia

Softcopy:

-

Abstrak:

Terjadi pencemaran akibat meluapnya air Kali Cipinang sehingga masuk ke dalam lagoon limbah PT. Century Textile Tbk yang terus mengalir hingga ke pemukiman penduduk di sekitar pabrik. Karena pencernaran ini disebabkan adanya keadaan memaksa (Banjir) maka PT. Century Textile Tbk. tidak diwajibkan untuk membayar ganti kerugian baik kepada orang yang terkena dampak juga untuk memulihkan kondisi lingkungan yang tercemar meskipun limbah PT. Century Textile Tbk adalah bahan berbahaya dan beracun. Keadaan memaksa/Overmacht merupakan alasan pemaaf bila menyebabkan pencernaran, dimana hal ini di atur dalam pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 1997, sehingga terhadap pihak yang mencemari dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian. Bagi industri yang menggunakan dan menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun seperti industri tekstil maka berlaku asas tanggung jawab mutlak/strict liability. Dengan asas ini unsur kehati-hatian menjadi suatu keharusan. Keadaan memaksa yang bersifat apa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf. Bila semua keadaan memaksa dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf, maka orang yang terkena dampak akibat pencemaran akan semakin sengsara dan lingkungan semakin tercemar. Guna mendapatkan pemahaman tersebut maka karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan yakni wawancara. Dengan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan memaksa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf adalah keadaan memaksa yang bersifat absolut yakni keadaan memaksa itu benar-benar tidak dapat di tanggulangi dan diluar perhitungan yang matang serta keadaan memaksa itu haruslah bersifat obyektif yakni keadaan memaksa tersebut memang keadaan memaksa menurut penilaian masyarakat pada umumnya. (EMA)

Ketersediaan

Eksemplar: 1 dari 1

Tersedia di: PDRH FHUI Depok

Dilihat: 64 kali

Pinjam Koleksi ini

*Harus login menggunakan akun SSO kamu yah!

PDRH-FHUI

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

Follow Sosial Media PDRH FHUI

Bergabunglah bersama kami untuk tetap terhubung dan berkomunikasi dengan saluran media sosial kami.