Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa Perjanjian Kerja di kalangan Pekerja Migran Indonesia difasilitasi oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) karena Perempuan Pekerja Migran Perempuan merupakan potensi bangsa yang besar karena mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan menggeliatkan kehidupan ekonomi serta mendatangkan remitansi yang tinggi. Disisi lain, rendahnya tingkat kualitas Sumber Daya Manusia menyebabkan pemahaman terhadap perjanjian kerja rendah sehingga banyak Pekerja Migran Perempuan mengalami tindak kekerasan baik berupa kekerasan fisik, psikis maupun pelecehan martabat kemanusiaan. Perjanjian kerja yang seharusnya merupakan wujud kesepakatan antara Pekerja Migran Perempuan dengan Pengguna Jasa, ternyata Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) sebagai pihak yang membuat perjanjian kerja lebih banyak melindungi kepentingan bisnis dan kepentingan pengguna jasa Pekerja Migran Perempuan. Padahal, Perjanjian Kerja merupakan modal awal untuk bekerja dan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Penyebab kelemahan dari substansi dan pemahaman pada perjanjian kerja ini adalah rendahnya keberpihakan pihak yang memfasilitasi perjanjian kerja dalam hal ini PPTKIS. Perjanjian kerja dibuat dalam kondisi tergesa-gesa dan tidak ditandatangani dihadapan pejabat instansi terkait dengan Ketenagakerjaan.