Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang rata-rata meningkat setiap tahun, maka dibuatlah proyek pembangunan PLTU Tanjung Jati B. Proyek ini dibuat dengan menggunakan skema sewa guna usaha. Proyek ini tidak akan berjalan dengan baik apabila para pihak yang terlibat di dalamnya tidak melaksanakan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai pengaturan hak dan kewajiban para pihak di dalam perjanjian sewa guna usaha PLTU Tanjung Jati B serta akibat hukum yang timbul karena terjadinya wanprestasi. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak tidak menunjukan adanya posisi yang dominan, dan terjadinya wanprestasi mengakibatkan pengakhiran perjanjian yang dipercepat serta pembayaran bunga sekian persen untuk setiap keterlambatan pembayaran. Pengakhiran perjanjian yang dipercepat saling memberikan hak kepada lessor dan lessee untuk menagih seluruh jumlah yang terhutang, dan mengharuskan lessor dan lessee untuk membeli pembangkit yang disewa-guna-usahakan, serta memberikan hak opsi kepada lessee untuk membeli semua saham lessor