..:: Detail Koleksi | PUSAT DOKUMENTASI & REFERENSI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA ::..

Kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mempunyai maksud, yaitu menempatkan rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Rakyat berdaulat dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan yang berarti semua kekuasaan bermuara pada rakyat. Berbagai teori politik dan ketatanegaraan, bahwa salah satu implementasi dari kedaulatan rakyat adalah dilaksanakannya pemilihan umum. Melalui amandemen UUD 1945 yang menempatkan pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat yang perlu dilaksanakan secara demokrasi, sehingga pemilu menjadi sebuah praktek ketatanegaraan yang harus dilaksanakan dalam setiap lima tahun sekali. Sebelum amandemen UUD 1945, pemilu yang dikenal hanya pemilu legislatif untuk mengisi keanggotaan DPR dan DPRD, tetapi setelah amandemen UUD 1945 pemilu yang dikenal tidak hanya pemilu untuk mengisi keanggotaan DPR DPRD saja, tetapi keanggotaan DPD, pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta pengisian jabatan Kepala Daerah juga dilaksanakan melalui pemilu. Agar proses demokrasi berjalan sesuai dengan aturan, maka perlunya ada lembaga penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa yang timbul dari penyelenggaraan pemilu dapat diselesaikan baik melalui lembaga peradilan pidana, peradilan tata usaha negara maupun Mahkamah Konstitusi, hal ini tergantung dari sengketa yang muncul.

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

ID Koleksi:	10861
Jenis Koleksi:	Buku
Pengarang:	Sodikin
ISSN/ISBN:	978-602-8986-89-2
Nomor Induk:
Nomor Panggil:	342.02 SOD h
Edisi:
Penerbit:	Gramata Publishing
Deskripsi Fisik:	vii, 291 p.; 21 cm
Pemilik:	PDRH FHUI
Subjek:	hukum pemilihan umum ; hukum pemilu
Kata Kunci:	hukum pemilihan umum ; hukum pemilu
Cetakan:
Kota Penerbitan:	Bekasi
Tahun:	2014
Lokasi:	FHUI PDRH Soediman Kartohadiprodjo Depok
Penyumbang:	Pengadaan 2015
No. Rak:
Softcopy:	-
Abstrak: Kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mempunyai maksud, yaitu menempatkan rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Rakyat berdaulat dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan yang berarti semua kekuasaan bermuara pada rakyat. Berbagai teori politik dan ketatanegaraan, bahwa salah satu implementasi dari kedaulatan rakyat adalah dilaksanakannya pemilihan umum. Melalui amandemen UUD 1945 yang menempatkan pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat yang perlu dilaksanakan secara demokrasi, sehingga pemilu menjadi sebuah praktek ketatanegaraan yang harus dilaksanakan dalam setiap lima tahun sekali. Sebelum amandemen UUD 1945, pemilu yang dikenal hanya pemilu legislatif untuk mengisi keanggotaan DPR dan DPRD, tetapi setelah amandemen UUD 1945 pemilu yang dikenal tidak hanya pemilu untuk mengisi keanggotaan DPR DPRD saja, tetapi keanggotaan DPD, pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta pengisian jabatan Kepala Daerah juga dilaksanakan melalui pemilu. Agar proses demokrasi berjalan sesuai dengan aturan, maka perlunya ada lembaga penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa yang timbul dari penyelenggaraan pemilu dapat diselesaikan baik melalui lembaga peradilan pidana, peradilan tata usaha negara maupun Mahkamah Konstitusi, hal ini tergantung dari sengketa yang muncul.

Hukum Pemilihan Umum, Hukum Pemilu

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Apakah the rule of law itu?

Azas-azas hukum perjanjian

Peranan hukum dalam penyelesaian krisis Perbankan di Indonesia

Etika profesi Hukum

Masalah korban kejahatan (Kumpulan karangan)

Senin	: 08.00-19.00
Selasa	: 08.00-19.00
Rabu	: 08.00-19.00
Kamis	: 08.00-19.00
Jumat	: 08.00-19.00
Sabtu	: Tutup
Minggu	: Tutup

Hukum Pemilihan Umum, Hukum Pemilu

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Follow Sosial Media PDRH FHUI