..:: Detail Koleksi | PUSAT DOKUMENTASI & REFERENSI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA ::..

Tesis ini membahas 3 pokok permasalahan yaitu: apakah Holding BUMN Pertambangan harus melakukan Penawaran Tender terhadap pemindahan saham negara yang ada di Emiten BUMN, tantangan dan kesempatan pembentukan Holding BUMN Pertambangan dengan cara pemindahan saham negara yang ada di Emiten BUMN, dan perlindungan hukum terhadap investor publik PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk akibat pemindahan saham sebagai pembentukan Holding BUMN pertambangan. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dari hasil penelitian bahwa, PT Inalum (Persero) sebagai Holding BUMN Pertambangan tidak perlu melakukan Penawaran Tender karena meskipun terjadi perubahan kepemilikan dari pengambilalihan saham negara tetapi tidak merubah pengendalian yang dimiliki oleh negara. Pembentukan Holding BUMN Pertambangan menimbulkan tantangan antara lain: Dalam penyusunan laporan konsolidasi keuangan membutuhkan waktu yang lama, adanya hubungan afiliasi maka diwajibkan kepada Holding BUMN yang belum go public harus melakukan keterbukaan informasi, kemudian berpotensi menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat karena Holding BUMN dan entitas memiliki bisnis yang sama akan memiliki market power, dan subsidiary company kehilangan status BUMN karena secara hukum BUMN yang saham milik negaranya diambilalih oleh Holding BUMN maka menjadi subsidiary company dan bukan lagi BUMN. Kesempatan yang didapatkan yaitu terbentuknya holding company dengan ekuitas dan aset yang besar sehingga rencana pengambilalihan Freeport dapat terwujud. Terciptanya hubungan sinergis dengan pemusatan sumber daya pada Holding yaitu sumber daya manusia dan sumber daya modal karena mereka korporasi dalam industri yang sama. Dalam aspek pajak, pembentukan Holding BUMN ini tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dalam pengalihan saham negara karena pemerintah bukan merupakan subjek pajak. Pada prinsipnya perlindungan hukum bagi investor publik adalah dengan memperoleh keterbukaan informasi sebagai salah satu bagian dari good corporate governance ini telah dijalankan oleh PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk terhadap transaksi afiliasi berupa pengalihan saham milik negara sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan modal negara ke PT Inalum (Persero).

Cari Koleksi Lainnya?

Temukan koleksi terkait lainnya di bawah ini

ID Koleksi:	45589
Jenis Koleksi:	Tesis
Pengarang:	Rendy Tri Rachmawan
NPM:	1606959710
Jurusan:	Pascasarjana Fakultas Hukum
Program Studi:	Magister Ilmu Hukum
Pembimbing:	Dr. Arman Nefi SH. MM.
Nomor Panggil:	T00363
Pemilik:	PDRH FHUI
Kota Penerbitan:	Depok
Tahun:	2018
Lokasi:	FHUI Depok
Keyword:	holding bumn pertambangan ; pemindahan saham ; penawaran tender
Softcopy:	-
Abstrak: Tesis ini membahas 3 pokok permasalahan yaitu: apakah Holding BUMN Pertambangan harus melakukan Penawaran Tender terhadap pemindahan saham negara yang ada di Emiten BUMN, tantangan dan kesempatan pembentukan Holding BUMN Pertambangan dengan cara pemindahan saham negara yang ada di Emiten BUMN, dan perlindungan hukum terhadap investor publik PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk akibat pemindahan saham sebagai pembentukan Holding BUMN pertambangan. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dari hasil penelitian bahwa, PT Inalum (Persero) sebagai Holding BUMN Pertambangan tidak perlu melakukan Penawaran Tender karena meskipun terjadi perubahan kepemilikan dari pengambilalihan saham negara tetapi tidak merubah pengendalian yang dimiliki oleh negara. Pembentukan Holding BUMN Pertambangan menimbulkan tantangan antara lain: Dalam penyusunan laporan konsolidasi keuangan membutuhkan waktu yang lama, adanya hubungan afiliasi maka diwajibkan kepada Holding BUMN yang belum go public harus melakukan keterbukaan informasi, kemudian berpotensi menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat karena Holding BUMN dan entitas memiliki bisnis yang sama akan memiliki market power, dan subsidiary company kehilangan status BUMN karena secara hukum BUMN yang saham milik negaranya diambilalih oleh Holding BUMN maka menjadi subsidiary company dan bukan lagi BUMN. Kesempatan yang didapatkan yaitu terbentuknya holding company dengan ekuitas dan aset yang besar sehingga rencana pengambilalihan Freeport dapat terwujud. Terciptanya hubungan sinergis dengan pemusatan sumber daya pada Holding yaitu sumber daya manusia dan sumber daya modal karena mereka korporasi dalam industri yang sama. Dalam aspek pajak, pembentukan Holding BUMN ini tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dalam pengalihan saham negara karena pemerintah bukan merupakan subjek pajak. Pada prinsipnya perlindungan hukum bagi investor publik adalah dengan memperoleh keterbukaan informasi sebagai salah satu bagian dari good corporate governance ini telah dijalankan oleh PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk terhadap transaksi afiliasi berupa pengalihan saham milik negara sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan modal negara ke PT Inalum (Persero).

Aspek Hukum Pembentukan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Sebagai Holding BUMN Sektor Pertambangan Dengan Cara Pemindahan Saham Negara Yang Ada Di Emiten BUMN

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Apakah the rule of law itu?

Azas-azas hukum perjanjian

Peranan hukum dalam penyelesaian krisis Perbankan di Indonesia

Etika profesi Hukum

Masalah korban kejahatan (Kumpulan karangan)

Senin	: 08.00-19.00
Selasa	: 08.00-19.00
Rabu	: 08.00-19.00
Kamis	: 08.00-19.00
Jumat	: 08.00-19.00
Sabtu	: Tutup
Minggu	: Tutup

Aspek Hukum Pembentukan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Sebagai Holding BUMN Sektor Pertambangan Dengan Cara Pemindahan Saham Negara Yang Ada Di Emiten BUMN

Ketersediaan

Cari Koleksi Lainnya?

Follow Sosial Media PDRH FHUI